Makassar, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kota Makassar bersama DPD Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Sulawesi Selatan dan Relawan Ganjar 2024, serta beberapa ketua elemen organisasi lainnya yang berdomisili di Sulsel menggelar rapat konsolidasi penyusunan program strategis pemenangan Ganjar Pranowo, pada Sabtu (10/6), di kota Makassar.
Baca; Ferdinal Sasono Harap Turnamen Sepakbola Sedulur Kang Joko DesGanjar Dongkrak Suara Ganjar
Menurut salah satu kader PDI perjuangan yang juga Ketua Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Sulsel, Fajar Ahmad Huseini, bersatunya dukungan simpul dari beberapa organisasi dan relawan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Pertama, bahwa komitmen mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, karena diyakini kompetensi beliau paling layak dan tepat untuk melanjutkan program Bapak Presiden RI, Ir. Joko Widodo.
"Ini karena sangat jelas bagaimana dua periode selama kepemimpinan Ir. Joko Widodo, kami merasakan betul pembangunan di semua sektornya yang merata untuk kawasan Indonesia Timur ini, dan 'maaf' ketika harus saya katakan, bahwa kebijakan pemerintah sebelum-sebelumnya "terkesan" pembangunan hanya diprioritaskan di wilayah Jawa saja. Sehingga tidak mengherankan kalau kita melihat survei kepuasan publik atas tata kelola pemerintahan saat ini, yakni kepuasan masyarakat angkanya hingga mencapai 82%, dan pastinya itu adalah hal yang luar biasa," ujarnya, Minggu (11/6).
Mengapa harus Ganjar, sambung Fajar, karena rasionalisasinya sangat beralasan yaitu melihat catatan prestasi pembangunan dan khususnya komitmen kuat atas keberpihakan kebijakan prioritas Ganjar pada masyarakat kecil di Jawa Tengah.
Kedua, karakter personal Ganjar yang sebenarnya lama diamati atau dinilai oleh ketua-ketua dari berbagai perwakilan elemen organisasi yang hadir pada rapat konsolidasi, dinilai memiliki karakter yang sangat konsisten untuk membangun revolusi mental dalam membentuk arah pembangunan jati diri bangsa, yakni komitmen Ganjar atas persoalan yang berkaitan dengan arah penguatan realita kebhinnekaan di Indonesia yang sebenarnya masih menjadi problem "pekerjaan rumah" yang sangat serius untuk dibenahi, misalnya saja, soal watak dan prilaku intoleransi dan aksi terorisme.
Ketiga, bahwa terobosan revolusi pada sistem birokasi dengan inisatif kebijakan dan ketegasan Ganjar Pranowo selama menjabat Gubernur Jawa Tengah dinilai sangat berhasil dan begitu inspiratif bagi daerah lainnya. Karena memang faktanya bahwa mentalitas pelayanan birokasi pemerintah daerah di beberapa wilayah Indonesia memang masih 'menjadi momok' atau masih terbelakang di masa dua puluh lima tahun reformasi ini.
Menurut kader DPC PDI Perjuangan Kota Makassar Ais Sakar, soal rekomendasi strategi program pada pertemuan konsolidasi, ada dua rumusan arah program pemenangan yang akan dilakukan yakni pertama, sosialisasi ke masyarakat untuk mengkampanyekan gagasan arah politik cerdas yang muatannya sosialisasi gagasan besar konsep visi misi Ganjar Pranowo, dimana framing utamanya untuk meminimalisir prilaku saling menjatuhkan kepada pihak manapun dan sekaligus untuk melawan hoaks yang sangat kotrakproduktif dalam proses politik demokarasi di Indonesia.
Ais menilai disamping untuk memaksimalkan dukungan elektoral, konsolidasi lebih menekankan pentingnya edukasi dalam membangun prosesnya, agar arah pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 nantinya bisa lebih berkualitas, sebagaimana yang selalu ditekankan Ganjar Pranowo.
Kedua, lanjutnya, siap bergerak untuk pemetaan kampanye strategis di dua puluh empat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, dan kalau memungkinkan gerakan pemenangan akan dilakukan ke seluruh Provinsi di Sulawesi.
Baca; Sambut Kontingen ASEAN Para Games 2023, Puan Bangga RI Hattrick Juara Umum
"Insya Allah kami dalam waktu dekat dengan berbagai perwakilan berbagai elemen oraganisasi berencana akan menemui pak Ganjar Pranowo untuk mengajukan kontrak politik. Salah satu poin utamanya adalah rencana realisasi agenda Brand Kota Makassar sebagai Kota Bhinneka Tunggal Ika, yang telah digagas DPD Forum Nasional Bhinneka Tunggal Ika Sulawesi Selatan, mengingat program ini direncanakan sejak 2019 lalu, dan dikonsolidasikan dalam konsensus bersama dengan berbagai elemen lintas agama dan para tokoh-tokohnya, serta beberapa budayawan di Sulawesi Selatan. Sekedar informasi, bahwa agenda program ini juga telah dikomunikasikan dengan pihak pemerintah pusat, dalam hal ini dengan Kepala Kantor Staf Presiden RI di Jakarta dan Kemenko Polhukam RI," tutup Ais Sakar.
Kurator; Fransiska Silolongan
