Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, saat pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang terpilih nantinya sudah tak ada lagi waktu untuk belajar tentang pemerintahan.
"Kita berharap bahwa pemerintahan di Kota Malang ini jangan dibuat coba-coba. Artinya kami menginginkan (kandidat calon) yang paham betul," ujar Made.
Salah satu alasannya adalah pelaksanaan pelantikan yang bakal dilakukan pada Februari tahun 2025. Itu artinya, sudah memasuki pelaksanaan program-program yang dirancang pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.
Baca: Stafsus Jokowi Tegaskan Indonesia Lebih Baik Dipimpin Ganjar
"Karena kan APBD 2025 kita saat itu juga sudah berjalan, yang disusun melalui RKPD dari Pj Wali Kota yang sekarang dengan anggota DPRD definitif yang nanti dilantik pada 24 Agustus," terang Made.
Sehingga menurutnya, setidaknya nanti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang yang telah dilantik harus dapat bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Malang. Lebih-lebih jika sang paslon terpilih telah mengantongi pengalaman. Baik legislatif maupun eksektif.
"Artinya, harus paham betul birokrasi, kemudian bagaimana sosok tersebut mempunyai pengalaman bersinergi dengan legislatif, ataupun dengan eksekutif itu sendiri," tutur Made.
Sebab dirinya meyakini bahwa pengalaman tidak akan pernah membohongi hasil. Sehingga, jika kandidat nantinya banyak berbekal pengalaman di bidang birokrasi, maka diyakini akan banyak membantu dalam menjalankan roda pemerintahan Pemkot Malang.
"Saya rasa kalau semakin banyak pengalaman di bidang birokrasi dan legislatif, saya rasa itu akan sangat membantu untuk bisa segera bekerja dan berbuat kepada masyarakat Kota Malang," kata Ketua DPRD Kota Malang ini.
Hal itu pun sepertinya juga menjadi signal bahwa dalam Pilkada Kota Malang nanti, PDI Perjuangan akan mengusung kandidat calon yang memiliki pengalaman tersebut.
Kendati demikian, dalam proses penjaringan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, PDI Perjuangan Kota Malang membuka peluang bagi siapa saja yang ingin mendaftar dan menggunakan PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya.
Baca: Ganjar Beberkan Banyaknya Koperasi Bobrok di Indonesia
"Sifatnya kalau penerimaan pendaftaran, kita tidak akan melihat itu. Siapapun akan kita terima. Karena syaratnya kan minimal pendidikan SMA, warga negara Indonesia, jadi pasti kita terima (dalam pendaftaran)," tutur Made.
Nantinya, nama yang telah terdaftar akan dilaporkan secara berjenjang hingga di tingkat dewan pimpinan pusat (DPP). "Kami tidak akan menyeleksi di sini tetapi akan kami serahkan ke DPP langsung," tegas Made.
Di sisi lain di internal, PDI Perjuangan menyebut ada sebanyak 5 kadernya yang dinilai potensial untuk diusung dalam Pilkada Kota Malang. Kelima kader tersebut juga memang memiliki pengalaman dalam birokrasi. Baik legislatif maupun eksekutif.
Kelima orang tersebut yakni, Anggota DPRD Kota Malang Achmad Wanedi, Anggota DPR RI Sri Rahayu dan Krisdayanti, Anggota DPR Provinsi Jatim Sri Untari serta mantan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.
