Jakarta, Gesuri.id - Langkah pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara aktif bisa diperankan oleh masyarakat, termasuk melaporkan kecurangan dan pelanggaran pilkada ke Bawaslu dan melawan politik uang yang merusak demokrasi.
Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta, Eko Suwanto menegaskan hal tersebut jelang proses pemungutan suara untuk memilih Wali kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta, Rabu, 27 November 2024.
Baca: Ganjar Suntik Semangat Kader Banteng Kabupaten Malang
"Di masa tenang, masyarakat penting kawal dan mengawasi proses distribusi surat undangan ke pemilih, proses pencoblosan dan verifikasi yang benar. Berikan hak konstitusi warga secara merdeka, pastikan semua yang memiliki hak pilih terlayani," kata Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta.
Sesuai tahapan, setelah pengiriman surat suara, dan pelaksanaan pemilihan di bilik suara, tahapan krusial yang penting adalah tungsura atau penghitungan suara.
Guna kawal suara, paslon nomor urut 2, Dokter Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan sebagai calon Walikota dan wakil walikota dengan tim pemenangan telah siap menggelar 1302 saksi di 651 TPS.
Baca: Ganjar Temui Rudy di Kota Solo, Ini yang Dibahas
Demokrasi berlangsung baik kala taat aturan, jaga etika dan moral penyelenggaraan pilkada Yogyakarta.
"Demokrasi indah kala partisipasi dijaga, hak pilih dijamin, dan semua godaan yang melanggar konstitusi dihilangkan. Inilah Pancasila, hormati kekhususan masing-masing daerah. Turut awasi dan laporkan jika ada intimidasi, abuse of power, lapor ke Bawaslu, viralkan saja," kata Eko Suwanto
