Jakarta, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung menegaskan Pemilu melawan kotak kosong mencerminkan kemunduran demokrasi.
Daerah yang berpotensi kotak kosong diantaranya Pesawaran, Tulangbawang Barat, Lampung Barat, Lampung Timur dan Lampung Tengah. Belakangan, isu kotak kosong bakal terjadi juga di Pilgub Lampung.
Baca: Ganjar Jagokan Ahok Bertarung Pada Pilkada DKI Jakarta
Menurut Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Watoni Nurdin, proses demokrasi merupakan angan-angan dari rakyat Indonesia setelah 32 tahun masa orde baru yang otoriter.
Harapan rakyat itu muncul dalam bentuk reformasi yang ingin kebebasan berdemokrasi bisa lebih baik.
"Dengan adanya kondisi sekarang, proses demokrasi dikebiri secara tidak langsung dengan menggaungkan pilkada lebih baik melawan kotak kosong agar biaya lebih murah," kata Watoni, Selasa (13/8).
Menurut Watoni yang merupakan Ketua Tim Penjaringan PDIP Lampung ini, skema ini merupakan harapan dari Gerindra sebagai partai pemenang pemilu 2024.
"Mereka membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM), mereka berharap kadernya bisa maju melawan kotak kosong. Kalau itu terjadi, otomatis secara nasional hingga daerah pasti selaras," jelasnya.
Menurutnya, skema kotak kosong ini membuat masyarakat seolah-olah sudah digiring untuk memilih calon itu, ini adalah contoh demokrasi semu.
Baca: Ganjarist Komitmen Setia Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2029
"Bagi orang-orang yang menginginkan, tentu mereka senang karena dianggap gampang dan tidak bekerja keras. Tapi dalam sisi pendidikan politik, terjadi kemunduran bagi demokrasi, sebagai semangat dari reformasi," lanjutnya.
Meski begitu, Watoni berpendapat tujuan ini belum tentu berjalan mulus. Dia mencontohkan Pilkada di Makassar Sulawesi Selatan tahun 2018. Dimana, kotak kosong menang melawan Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi.
"Sekarang muncul juga gerakan masyarakat melawan kotak kosong. Itu pernah terjadi di Sulawesi, calon itu sudah sangat populer dan didukung semua partai tapi akhirnya, kotak kosong yang menang," tegas Watoni
