Jakarta, Gesuri.id - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) membentuk Satgas Anti Politik Uang.
Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Tapteng, Sarma Hutajulu melarang pasangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi (MAMA), membagi-bagikan sembako saat masa kampanye pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024.
"Kami sudah membentuk satgas anti money politik dan sembako yang akan mengawasi sampai saat pelaksanaan pilkada yang bekerja sama dengan semua pihak untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dalam pilkada Tapteng ini,” Katanya, Rabu (6/11/24).
Baca: Ganjar Tegaskan Dirinya Bangga Pernah Jadi Gubernur Jawa Tengah
Sarma menjelaskan, bila ditemukan melakukan seperti itu (praktik politik uang dan sembako), satgas akan melaporkan, termasuk menyampaikan langsung kepada DPC PDI Perjuangan untuk diteruskan kepada pihak yang yang berwajib.
“Tentu saja kegiatan itu juga akan mengacu pada peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku bukan hanya sekadar bahwa akan diadakan sebuah untuk kegiatan yang lain, tapi inti dan maksud utamanya adalah untuk mencegah agar tidak terjadinya money politic agar pemilu berjalan dengan lancar,” Kata Sarma.
Sarma juga menegaskan, pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi dilarang dilarang keras untuk membagi-bagikan uang dan sembako.
“Kita berharap rakyat jangan dibodohi terus dengan diiming-imingi sembako. Padahal harga sembako di pasaran masih relatif tinggi. Praktik politik uang itu merusak nilai demokrasi. Kita harus menegakkan demokrasi yang jujur dan adil,” Pungkasnya.
Sementara itu, Masinton Pasaribu juga turut mengajak masyarakat nutuk menolak politik uang sehingga Pilkada bersih dan bebas politik uang bisa terwujud di Tapteng.
“Kami berkomitmen untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang karena mengabaikan nilai dalam kehidupan bermasyarakat, sebab pemimpin dipilih berdasarkan kapabilitas dan visi misi, bukan berdasarkan transaksi finansial,” kata Masinton.
Dengan terbentuknya Satgas Anti politik uang tersebu?akan bertugas untuk mengawasi praktik-praktik politik uang yang sering terjadi selama masa kampanye dan pemilu.
“Politik uang ini berbahaya bagi masyarakat karena bisa mengikis kesadaran etika bermasyarakat, seharusnya memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan kemampuan,” ucapnya.
Baca: Ganjar Pranowo Siap Jadi Mentor Politisi Muda
Masinton menyatakan, bahwa Politik uang sangat berbahaya, jika pemimpin menjadikan uang sebagai alat meraih kekuasaan dan dukungan hanya akan memperkuat kepentingan pribadinya. Selama praktik seperti ini masih terus berlangsung, keadilan dan kesejahteraan akan tetap menjadi impian yang jauh.
“Membangun masa depan yang lebih baik, kita membutuhkan pemimpin yang jujur, adil, dan benar-benar peduli pada kepentingan rakyat, bukan yang terjebak dalam lingkaran praktik uang.” jelasnya.
Menurutnya, pentingnya integritas dan komitmen seorang pemimpin pada kebaikan bersama. Untuk meningkatkan kesadaran bermasyarakat yang berjiwa gotong royong dan adab. Memilih calon berdasarkan kompetensi dan integritas akan berdampak positif bagi masa depan daerah dan bangsa secara keseluruhan.
“Pemerintah dan aparat hukum juga diharapkan lebih tegas dalam menangani kasus politik uang agar pemilu dapat berjalan dengan lebih bersih dan jujur,” ucapnya.
