Jakarta, Gesuri.id - Pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta berang soal isu pengurangan penerimaan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di Jakarta.
Pengawas pemerintah daerah di bidang kesejahteraan rakyat (kesra) itu menilai bahwa dana bantuan itu harus diberikan sampai penerima KJMU tuntas kuliahnya.
Demikian dikatakan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak saat rapat kerja dengan eksekutif pada Kamis (14/3/2024).
Rapat itu dipimpin Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria dan dihadiri oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda DKI Jakarta Widyastuti, Plt Kadisdik DKI Jakarta Purwosusilo serta Kadinsos DKI Jakarta Premi Lasari.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan, pemerintah jangan sampai melanggar konstitusi yang ada terkait hak pendidikan untuk warganya.
Jika pemerintah ogah ikut menyejahterahkan rakyatnya melalui pendidikan maka lewat jalur ke mana SDM mereka bisa ditingkatkan.
“Oke penghematan anggaran, sedangkan pemerintah sekarang sedang mempersiapkan (program) makan siang dan susu gratis. Masak untuk ini kita tidak mau? Jalan pikiran itu yang harus kita ubah bapak,“ kata Jhonny.
Jhonny menduga, pemerintah memang berencana melakukan penghematan anggaran untuk bantuan sosial (bansos), termasuk pendidikan dan kesehatan.
Jhonny menyebut, fenomena ini juga sudah dilakukan di program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
“Orang-orang yang udah dapat DTKS (daftar terpadu kesejahteraan sosial) masih diukur lagi tingkat kemiskinannya sampai mana. Kalau kata Pak Purwosusilo (Plt Kadisdik DKI Jakarta) ke saya, bahwa Pak Jhonny harus kita dilihat desilnya sampai tingkat mana,” tutur Jhonny.
Jhonny berpandangan lain, bahwa ketika penerima sudah masuk dalam DTKS maka mereka adalah keluarga prasejahtera dan tidak mampu.
Oleh karena itu, Disdik tidak perlu mengurangi jumlah penerima program bantuan pendidikan yang sudah berjalan.
“Kenapa kita kurangi, itu di KJP, apalagi di KJMU, lho kita kan katanya mau mencapai Indonesia Emas 2045, apa sih ukurannya untuk mencapai itu? Yah sumber daya manusia melalui pendidikan,” ucap Jhonny.
Menurut dia, pendidikan bagi seseorang sangat karena memberikan peluang yang cukup besar untuk mendapatkan pekerjan yang layak. Jhonny mencontohkan, para peserta rapat yang hadir bisa mendapatkan jabatan baik lantaran karena tingginya pendidikan di sekolah hingga perguruan tinggi.
“Ada yang lahir di desa dan karena pendidikan dia bisa menjadi kepala dinas, karena pendidikan lah dia menjadi kepala suku dinas, dan kepala P4OP. Lah kalau ini kita kurangi dari 17.000 orang menjadi 7.000 orang, ini memang tidak memiliki sense of crisis (kepekaan) dan sampaikan ini kepada Pak Gubernur (Heru Budi Hartono),” tegas Jhonny.
Dia menambahkan, kehadirannya saat forum rapat itu karena merasa terusik dengan kabar pengurangan KJMU.
Karena itulah, eksekutif diundang untuk dimintakan klarfikasi karena mereka memiliki pertanggungjawaban dengan konstituennya di wilayah masing-masing.
“Saya pikir Komisi E pak Ketua, perlu ini semua kita kembalikan nggak perlu lagi desil-desil di KJP dan KJMU, sehingga kembalikan seperti awal,” tuturnya.
