Jakarta, Gesuri.id - Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo mengadakan acara "ngo- pi" (Ngobrol Pagi) bersama ribuan Purnawirawan TNI-Polri yang tergabung dalam Relawan Gapura Nusantara (RGN). Acara tersebut diadakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Minggu (30/7/2023) pagi.
Baca: Capres Ganjar Pranowo Ngopi Bersama 1000 Purnawirawan TNI Polri
Tujuan dari ngo-pi bareng tersebut adalah Capres Ganjar Pranowo ingin menggali serta minta masukan dan arahan kepada para tokoh bangsa dari senior TNI-Polri terkait strategi pertahanan dan keamanan negara yang sesuai dengan tantangan situasi geopolitik dan geostrategi dunia saat ini dan di masa yang akan datang.
Disamping itu, Capres Ganjar Pranowo juga berharap masukan dan arahan dari para tokoh bangsa dari Purnawirawan TNI Polri terkait masalah kebangsaan dan kenegaraan.
Pada acara tersebut, dihadiri oleh lebih dari 700 orang, yang sebagian besar adalah purnawirawan Pati TNI/Polri, diantaranya mantan Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh yang juga pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina RGN dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, tiga mantan Kapolri, yakni Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, dan Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar.
Menurut Ketua Umum RGN, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, selain enam purna jenderal bintang empat, acara ini juga dihadiri tiga puluh lima orang purnawirawan jenderal bintang tiga TNI/Polri. Peserta acara ini didominasi oleh purnawirawan jenderal bintang dua dan bintang satu, serta perwakilan Perwira Menengah TNI/Polri dengan pangkat Kolonel atau Kombes.
Sebagian besar dari mereka pernah menjabat di komando utama dan pejabat utama dari institusi TNI/Polri maupun Kementerian terkait. Dan dalam kegiatan tersebut format acara diarahkan dalam bentuk dialog yang intens antara Capres Ganjar Pranowo dengan para tokoh bangsa dari Purnawirwan TNI/Polri.
Beberapa materi yang dibahas antara lain peran TNI dan Kemhan dalam bidang pertahanan negara, dimana Kemhan berfungsi sebagai pembangun kekuatan (Bangkuat) dan aspek kebijakan, Mabes TNI sebagai pengguna kekuatan (Gunkuat) atau aspek operasi serta Mabes Angkatan sebagai pembina kekuatan (Binkuat), termasuk pada aspek Industri Pertahanan dalam mencapai kemandirian.
Tidak bisa semua kebutuhan pengadaan alutsista hanya dilakukan oleh Kemhan, karena kebutuhan spesifikasi teknis maupun kebutuhan operasi, disiapkan oleh masing-masing Angkatan (AD, AL dan AU) berdasarkan perkiraan ancaman. Pengadaan alutsista harus terencana dengan baik, memiliki dampak strategis tinggi (bargaining power), serta bukan sekedar alutsista bekas yang akan membebani APBN dalam aspek operasi dan pemeliharaan, serta mengutamakan produk dalam negeri sesuai standar tingkat kandungan dalam negeri, offset dan supply chain.
Aspek yang menjadi masukan dari para purnawirawan TNI/POLRI juga mencakup bidang kesejahteraan bagi Prajurit dan Purnawirawan TNI/Polri seperti besaran gaji dan pensiun yang masih sangat kecil.
Pada aspek komponen cadangan, para purnawirawan menyarankan perlunya perancangan secara cermat rencana pembentukan komponen cadangan terkait dengan penggelaran, penyiapan kekuatan, dan pengembangan kemampuan dari aspek sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan operasional masing-masing matra (Darat, Laut, dan Udara).
Sebagai negara Kepulauan, Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan di Laut. Salah satunya di Laut China Selatan (LCS), dimana klaim nine dashed lines China merupakan wujud dari penguasaan China terhadap 90% wilayah LCS. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu sikap tegas Pemerintah dalam memperjuangkan kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di LCS/LNU (Laut Natuna Utara).
Baca; TB Hasanuddin Dorong Penegakan Hukum Dugaan Korupsi Petinggi Basarnas
Purnawirawan Polri membahas misi Polri menuju Indonesia emas tahun 2045, antara lain merealisasikan proses transformasi kelembagaan Polri yang berbasiskan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia, melakukan perubahan nyata terhadap tata kelola kelembagaan (termasuk kapasitas dan kapabilitas) dalam kegiatan deteksi, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dalam menghadapi permasalahan Kamdagri serta intensifikasi dinamika Tupoksi, peran dan wewenang Polri yang berbasis modal sosial serta kearifan lokal, dalam menghadapi kompleksitas ancaman bidang keamanan (termasuk di dalamnya masalah perubahan iklim, bencana, dan sebagainya).
