Jakarta, Gesuri.id - Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo mengadakan acara "ngopi" (Ngobrol Pagi) bersama ribuan Purnawirawan TNI-Polri yang tergabung dalam Relawan Gapura Nusantara (RGN). Acara tersebut diadakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.
Baca; REPDEM: Langkah Budiman Sudjatmiko Bertemu Prabowo Salah
Tujuan dari ngo-pi bareng tersebut adalah Capres Ganjar Pranowo ingin menggali serta minta masukan dan arahan kepada para tokoh bangsa dari senior TNI-Polri terkait strategi pertahanan dan keamanan Negara yang sesuai dengan tantangan situasi geopolitik dan geostrategi dunia saat ini dan di masa yang akan datang.
Disamping itu, Capres Ganjar Pranowo juga berharap masukan dan arahan dari para tokoh bangsa dari Purnawirawan TNI Polri terkait masalah kebangsaan dan kenegaraan. Acara Ganjar ngo-pi bareng dengan Relawan Gapura Nusantara ini digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (30/7) pagi.
Pada acara tersebut dihadiri para senior TNI-Polri diantaranya mantan Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh yang juga pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina RGN dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, tiga mantan Kapolri, yakni Jenderal Pol (Purn) Suroyo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, dan Jenderal Pol (Purn) Da’i Bachtiar.
Menurut Ketua Umum RGN, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, acara ini juga dihadiri ratusan perwira tinggi TNI-Polri Bintang 3, Bintang 2, Bintang 1 dan sebagian perwira menengah TNI-Polri dengan mayoritas Kolone; atau Kombes. Sebagian besar dari mereka pernah menjabat di komando utama dan pejabat utama dari institusi TNI-Polri. Dan dalam kegiatan tersebut format acara diarahkan dalam bentuk dialog kebangsaan yang intens antara Capres Ganjar Pranowo dengan para tokoh bangsa dari Purnawirawan TNI-Polri.
Beberapa materi yang dibahas antara lain peran TNI dan Kementerian Pertahanan dalam bidang negara dimana Kemhan berfungsi sebagai pembangun kekuatan pertahanan dan aspek kebijakan, Mabes TNI sebagai pengguna kekuatan serta Mabes Angkatan sebagai Pembina kekuatan, termasuk pada aspek Industri Pertahanan dalam mencapai kemandirian.
Aspek yang menjadi masukan dari para purnawirawan TNI/POLRI juga mencakup bidang kesejahteraan Prajurit dan Purnawirawan. Selain itu dibahas aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan wilayah pertahanan. Pemberdayaan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara, diorientasikan pada aspek yang bersifat statis dan dinamis. untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang harus menyinergikan kekhasan matra Darat, Laut, dan Udara dalam sinergi yang terintegrasi dan terpadu secara menyeluruh antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU dengan Pemerintah Daerah.
Pada aspek komponen cadangan, para purnawirawan menyarankan perlunya perancangan secara cermat rencana pembentukan komponen cadangan terkait dengan penggelaran, penyiapan kekuatan, dan pengembangan kemampuan dari aspek sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan operasional masing-masing matra (Darat, Laut, dan Udara).
Sebagai negara Kepulauan, Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan di Laut. Salah satunya di Laut China Selatan (LCS), dimana klaim 9 dashed lines China merupakan wujud dari penguasaan China terhadap 90% wilayah LCS. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu sikap tegas Pemerintah dalam memperjuangkan kedaulatan dan hak berdaulat NKRI di LCS/LNU.
Baca; Ansy Lema Hadirkan Dirjen Perikanan Tangkap Bagi Nelayan Kota Kupang
Purnawirawan Polri membahas misi Polri menuju Indonesia emas tahun 2045, antara lain merealisasikan proses transformasi kelembagaan Polri yang berbasiskan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia, melakukan perubahan nyata terhadap tata kelola kelembagaan (termasuk kapasitas dan kapabilitas) dalam kegiatan deteksi, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dalam menghadapi permasalahan Kamdagri serta intensifikasi dinamika Tupoksi, peran dan wewenang Polri yang berbasis modal sosial serta kearifan lokal, dalam menghadapi kompleksitas ancaman bidang keamanan (termasuk di dalamnya masalah perubahan iklim, bencana, dan sebagainya).
