Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik, Yusuf Lakaseng mengatakan bahwa turunnya perolehan suara partai politik koalisi Ganjar Prabowo-Mahfud MD pada Pemilu 2024, karena ada kejahatan politik yang dilakukan penguasa untuk mengalahkan pasangan capres-cawapres nomor urut 03.
Partai koalisi Ganjar-Mahfud adalah PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Di antara empat parpol tersebut, hanya PDI Perjuangan yang lolos ke Senayan dengan total suara 16,27 persen, turun dibandingkan pada Pemilu 2019 yang mencapai 19,33 persen.
"Intervensi kekuasaan, pengerahan aparat, penggunaan dana bansos ratusan triliun, ancaman (intimidasi dan manipulasi) sehingga efeknya pada paslon 03 dan semua partai yang mendukung paslon 03," kata Yusuf Lakaseng dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).
Yusuf prihatin parpol koalisinya PPP yang sudah mengisi parlemen RI sejak dulu, kali ini malah tidak lolos karena perolehan suaranya tak sampai 4 persen. Begitu juga Partai Perindo yang kehilangan nyaris 50 persen suara.
Menurutnya semua itu tak lepas dari politi cawe-cawe yang dilakukan penguasa untuk memenangkan paslon tertentu.
"Karena politik cawe-cawe itulah yang menyebabkan suara terdegradasi secara serius. Makanya, kita simpulan kita juga menjadi bagian dari target operasi karena kita adalah salah satu partai yang tidak tunduk pada kekusaan tuk pilihan dukungan Pilpres," tuturnya.
Dia menambahkan, tergerusnya perolehan suara partai pendukung paslon 03 itu merupakan harga yang harus dibayar lantaran tak sejakan arah politiknya dengan penguasa. Perindo pun tak terlalu kecewa lantaran masih ada 2 juta masyarakat Indonesia yang mempercayai partai yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo itu.
"Itu harga yang harus kami bayar dan tak apa-apa, kami tak kecewa berlebih dan berterima kasih karena di tengah kecurangan masif itu, masih ada sekitar 2 juta masyarakat Indonesia yang percaya pada Partai Perindo," jelasnya.
"Kami akan bangkit lagi, masih ada hari esok bagi kita berbenah, kita menatap ke depan, kita cuma ultimatum kejahatan pemilu ini tak bisa dibiarkan, harus diungkap, harus diusut dan harus diberikan punishment atas kejahatannya, presiden sekalipun, agar mendapatkan pelajaran dari perjalanan bangsa ini," katanya.
