Jakarta, Gesuri.id - Calon Wakil Bupati Sleman nomor urut 2, Danang Maharsa memaparkan strateginya untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Sleman dengan memberdayakan perempuan secara ekonomi.
"Perempuan adalah korban terbanyak dalam kasus KDRT. Sayangnya, banyak dari mereka enggan melapor kepada pihak berwenang karena berbagai faktor yang melibatkan kondisi ekonomi dan keluarga," ujar Danang dalam Debat Publik Putaran Kedua yang disiarkan langsung dari TVRI Yogyakarta, Minggu (3/11).
Baca: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
Menurut Danang, ketergantungan ekonomi menjadi faktor utama perempuan enggan melaporkan KDRT.
"Banyak perempuan korban KDRT yang enggan melapor karena mereka secara ekonomi bergantung pada suami. Ketakutan kehilangan nafkah sering kali membuat mereka memilih bertahan dalam situasi yang sulit," tambahnya.
Selain ekonomi, Danang juga menyoroti kekhawatiran soal hak asuh anak yang membuat korban ragu untuk melapor. "Banyak korban takut berpisah dengan anak-anaknya jika melaporkan kasus KDRT. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita atasi bersama," jelasnya.
Sebagai solusi, Danang dan pasangannya, Calon Bupati Harda Kiswaya, telah menyiapkan program untuk memberdayakan perempuan agar lebih mandiri secara ekonomi.
"Jika perempuan memiliki kemandirian finansial, mereka akan lebih berani untuk melapor dan keluar dari situasi KDRT," ungkapnya.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Tidak hanya soal ekonomi, Danang juga berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KDRT. "Edukasi penting untuk membentuk pemahaman yang lebih baik tentang KDRT dan hak-hak perempuan. Kami akan gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat makin paham," katanya.
Data mencatat, pada 2023 terjadi 420 kasus KDRT di Sleman. Melalui program yang digagas, Danang optimistis dapat menekan angka ini secara signifikan.
Selain isu KDRT, politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti kesejahteraan guru honorer di Sleman. "Kami berkomitmen agar gaji guru honorer di Sleman bisa setara dengan UMK [Upah Minimum Kabupaten] yang berlaku. Ini langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka," ujar dia.
