Bitung, Gesuri.id – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bitung Maurits Mantiri telah mendapat restu berupa surat tugas dari DPP PDI Perjuangan untuk maju sebagai Walikota di Pilkada Bitung 2024-2029. Di lain sisi, safari politik Hengky Honandar ke sejumlah partai politik beberapa waktu lalu belum memberikan jaminan kuat untuk diusung dalam kontestasi Pilkada.
Dan sejauh ini, sosok Maurits Mantiri yang menjabat Walikota Bitung dan Hengky Honandar berstatus Wakil Walikota disebut-sebut akan berduel dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Bitung Arham ‘Ikbal’ Lakue menilai, menguatnya duel Maurits Mantiri dan Hengky Honandar di Pilkada Bitung harus dipahami secara komprehensif terkait dengan rekomendasi dan dukungan.
“Rekomendasi dan dukungan bisa berubah sesuai dengan dinamika politik. Saya melihat baru Maurits Mantiri yang sudah mendapatkan surat tugas dari DPP PDI Perjuangan. Apalagi PDI Perjuangan mencukupi 20 persen kursi di DPRD Bitung,” ucap Ikbal, baru-baru ini.
Ikbal mengatakan, sosok Hengky Honandar yang rencananya akan maju sebagai calon walikota dari sejumlah parpol baru sebatas wacana.
“Safari politik Hengky Honandar ke beberapa partai politik ditingkat lokal belum bisa diterjemahkan sebagai bentuk dukungan tanpa ada rekomendasi dari DPP partai masing-masing,” jelasnya.
Jika dinilai dari instrumen kominikasi politik yang ada, kata Ikbal, posisi Maurits Mantiri lebih kuat dari pada Hengky Honandar.
“Maurits Mantiri sudah mengantongi surat tugas dari DPP. Sehingga saat ini posisinya tinggal mengawal dan membangun intensitas politik untuk partai-partai yang akan diajak koalisi,” katanya.
Ia menambahkan, kalau Hengky Honandar juga bisa memaksimalkan dorongan usungan Parpol di tingkat lokal ke tingkat DPP lewat rekomendasi calon Walikota, kontestasi Pilkada Bitung akan berjalan seru.
“Artinya, duel dua tokoh politik yang disebut-subut masyarakat saat ini kemungkinan besar akan terjadi. Kalau partai di tingkat lokal yang sebatas memberi dukungan tanpa ada rekomendasi dari DPP itu hanya sebatas wacana dan dukungan tersebut hanya untuk kepentingan pragmatis,” ujarnya.
