Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus menyatakan kesalahan dan kebohongan yang dilakukan Presiden Jokowi ke Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.jauh lebih banyak dari yang dilakukan Presiden ke-6 RI, yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Menurut Deddy kesalahan SBY adalah berbohong ke Megawati ketika hendak mencalonkan diri sebagai presiden untuk Pilpres 2004 dan akhirnya bersanding dengan Jusuf Kalla.
Saat itu SBY menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati. Deddy mengatakan seharusnya SBY berkata jujur seperti Yusril Ihza Mahendra dan Hamzah Haz.
“Pak SBY itu salahnya dulu bilang tidak nyapres ketika ditanya, tetapi kemudian terbukti dan nyalon, bahkan sudah bikin partai. Jadi kesalahannya hanya itu dan tidak pernah berusaha bersikap ksatria,” kata Deddy dijkutip dari laman Tempo, Sabtu 13 April 2024.
Sementara Jokowi, kata Deddy, memiliki lebih banyak kesalahan dan kebohongan terhadap Megawati dan PDI Perjuangan.
Deddy mencontohkan Jokowi berbohong dengan mengatakan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, belum layak menjadi cawapres.
Namun ternyata dimajukan dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK).
“Beliau berbohong hingga detik-detik terakhir dan secara vulgar menyatakan akan mengalahkan capres dari PDI Perjuangan,” kata Deddy.
Belum cukup sampai di situ, menurut Deddy, Jokowi juga menyalahgunakan kekuasaan dengan cawe-cawe pemilu dan menggunakan semua instrumen kekuasaan.
Menurut Deddy, kesalahan Jokowi ini jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan SBY.
“Sudah tentu derajat ‘kesalahannya’ jauh lebih besar sebab menyangkut merusak kualitas pemilu, etika publik, adab politik dan nilai-nilai demokrasi dan penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Deddy.
Pernyataan Deddy ini diungkapkan di tengah wacana adanya pertemuan Jokowi dengan Megawati di momen Idul Fitri.
Tidak seperti biasanya, Megawati dan Jokowi belum bertemu seperti lebaran tahun-tahun sebelumnya.
Hubungan keduanya renggang setelah Jokowi mendukung anaknya Gibran maju sebagai cawapres di Pemilu 2024.
Istana Kepresidenan menyatakan sedang mencari waktu yang tepat untuk Presiden Jokowi bersilaturahmi ke Megawati Soekarnoputri.
Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapapun, apalagi dengan tokoh bangsa.
"Lagi pula ini masih bulan Syawal, bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi," kata Ari.
Sementara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi sinis soal rencana pertemuan Jokowi dengan Megawati. Hasto mensyaratkan Jokowi bertemu dulu demgan anak ranting PDI Perjuangan sebelum menemui Ketua Umum PDI Perjuangan.
"Biar bertemu dengan anak ranting dulu, karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Mega. Bukan persoalan karena PDI Perjuangan, tetapi lebih karena bagaimana pemilu 2024," kata Hasto.
Presiden Jokowi, secara formal masih kader PDI Perjuangan.
Namun Jokowi pecah kongsi dengan partainya akibat perbedaan pilihan politik di Pilpres 2024.
Perpecahan terjadi setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto, Ketum Partai Gerindra.
Sedangkan PDI Perjuangan mengusung bekas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, berpasangan dengan eks Menko Polhukam Mahfud MD.
