Jakarta, Gesuri.id - DPP PDI Perjuangan mengingatkan seluruh anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Sumut, jangan coba-coba pasang dua kaki di Pilgub Sumut dengan berpihak kepada Calon Gubernur Sumut nomor urut 1, Bobby Nasution.
Bahkan PDI Perjuangan siap memberikan sanksi tegas yakni dipecat.
Baca: Ganjar Pranowo Yakin Andika-Hendi Akan Menang di Pilgub Jateng
"Kalau anggota DPRD memasang dua kaki, tiga kaki dan ada Bobby, tidak mendukung calon kita (Edy Rahmayadi-Hasan Basari Sagala). Sudah jelas sanksinya, harus dipecat," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat dalam sambutannya, pada Rapat Kerja Cabang Khusus (Rakercabsus) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batubara, Aula Pendopo Serbaguna, di Jalan Simpang Dolok, Kabupaten Batubara, Minggu (27/10).
Djarot mengingatkan kepada TNI/Polri untuk untuk menjunjung netralitas di Pilgub Sumut 2024. Jangan pernah melakukan intimidasi terhadap masyarakat, untuk menentukan sikap pilihannya, kepada salah satu paslon di Pilgub Sumut 2024.
"Seluruh keluarga besar TNI/Polri, harus netral. Untuk polisi, please netral, jangan melakukan intimidasi, jangan menakuti rakyat. Tolong jaga situasi dan kondisi ini," kata mantan Gubernur DKI itu.
"Untuk TNI/Polri netral, ASN dan Kepala Desa netral. Karena ini, hajatannya hidup rakyat Sumut. Biarkan kebebasan kepada rakyat Sumut, untuk memilih pilihannya sebaik-baiknya," sebut Djarot kembali.
Djarot juga mengingatkan kepada Bawaslu untuk tidak pandang buku untuk menindak pelanggaran di Pilgub Sumut dan memproses segala laporan disampaikan kepada masyarakat, terhadap seluruh pelanggaran. "Untuk Bawaslu tegas, kalau ada pelanggaran segara diproses dan diadili. Agar demokrasi di Sumut berjalan dengan baik, dengan bersih, jujur," kata Djarot.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Djarot mengimbau kepada masyarakat, untuk aktif melakukan seluruh tahapan Pilkada Sumut ini, hingga pemungutan suara nantinya. Jangan segan-segan untuk melaporkan segala pelanggaran yang terjadi.
Djarot menambahkan KPU jangan main-main dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan Pemilu pada Pilkada Sumut tahun 2024.
"KPU jangan main-main. Kalau kejadian di Desa segera dilaporkan dan bersuara," ucap Djarot.
