Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menolak usulan Prabowo yang menggaungkan wacana pemilihan Gubernur dilakukan secara tidak langsung alias dengan dipilih oleh DPRD.
"Kita tak setuju dengan usulan pilkada menjadi tak langsung," ujar kepada wartawan, Selasa (17/12).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Rio menegaskan, sangat wajar jika wacana Prabowo mengubah Pilkada dari langsung menjadi tidak langsung mendapat penolakan dari masyarakat. Sebab, hal itu akan membuat kemunduran dalam demokrasi Indonesia.
Apalagi, kata Rio, jika wacana itu tidak diikuti dengan penyempurnaan Sistem Politik Indonesia yang saat ini cenderung liberal. Masyarakat pun hanya dijadikan objek mobilisasi politis.
"Sistem politik Indonesia sekarang ini yang cenderung liberal dan kapitalistik-pragmatis, sehingga menyebabkan rakyat hanya menjadi obyek mobilisasi politis menegasikan pendidikan politik rakyat," terangnya.
Baca: Ganjar Membuktikan Dirinya Sebagai Sosok Yang Inklusif
Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD semakin santer usai Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataannya dalam perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar pada Kamis (12/12) malam.
Dalam acara yang dihadiri mayoritas ketua umum partai politik (parpol) tersebut, Prabowo mengungkapkan tingginya biaya politik di Indonesia. Namun, biaya itu bisa ditekan dengan pemilihan kepala daerah, khususnya gubernur, oleh DPRD.
