Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran, Endro S. Yahman menegaskan tolok ukur PDI Perjuangan dalam menentukan kriteria calon bupati/wakil bupati Pesawaran sederhana saja, yaitu yang penting kehidupan masyarakat tidak menjadi lebih susah kehidupannya.
"Pemilu kepala daerah (PILKADA) didedikasikan kepada rakyat, karena kami menyadari bahwa hasil pilkada akan langsung mengena kepada kehidupan masyarakat. Peran kepala daerah terhubung langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, antara lain kemampuan beli masyarakat terhadap sembilan bahan pokok untuk hidup, mudah dan susahnya masyarakat mendapatkan penghasilan/uang dan juga mencari peluang kerja, anaknya bisa sekolah sampai sarjana." Kata Endro dalam keterangannya yang diterima Gesuri.id.
Bagi PDI Perjuangan sambung Endro masyarakat kurang/tidak mampu adalah urutan pertama yang harus mendapat perhatian untuk diperjuangkan oleh bupati/wakil bupati yang akan direkomendasikan ke DPD dan ke DPP PDI Perjuangan.
Mas Endro, menginformasikan Jum’at 10 Mei 2024 DPC PDI Perjuangan Pesawaran menggelar rapat pleno bersama Tim penjaringan Bakal calon (Balon) kepala daerah untuk melakukan evaluasi kemajuan tahapan penjaringan.
Baca: Ganjar: Perlu Ada Ruang 'Check and Balances' di Pemerintahan
"Ada 8 bakal calon yang mendaftar dan setalah rapat sampai hari ini (Senin-red) kemungkinan bertambah. Kami ingin mencari putra-putri terbaik untuk memimpin Kabupaten Pesawaran agar masyarakatnya sejahtera, pelayanan meningkat dan menjadikan Kabupaten Pesawaran maju." Paparnya.
Insinyur Teknik Kimia UGM ini menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi nasional saat ini yang sedang menurun, dan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat, dengan diawali mulai merangkak naik harga-harga kebutuhan bahan pokok. Menurunnya daya beli masyarakat secara nasional bisa dilihat dari penerimaan negara dari sektor pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPNDN) yang berdasarkan data bulan Maret tahun 2024 mengalami penurunan 23,8% dibandingkan bulan Maret tahun 2023.
PPNDN ini menggambarkan laju konsumsi rumah tangga dan kemampuan daya beli. Kalau mengalami penurunan, berarti masyarakat tidak punya cukup uang untuk membeli. Ini menyesakkan dada kita sebagai kader DPI Perjuangan. Karena amanat Ketua Umum kami Ibu Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa PDI Perjuangan harus menangis dan tertawa bersama rakyat.
Disektor pendidikan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Saat ini di Kabupaten Pesawaran masih terdapat banyak siswa mulai dari SD, SMP dan SLTA yang putus sekolah. Karena melalui pendidikan masyarakat bisa berubah nasibnya, penghasilan dan kesejahteraannya akan meningkat. Pendidikan yang baik mampu membangun kesadaran baru, kreativitas dan keterampilan dalam menghasilkan pendapatan keluarga yang lebih baik, yang tentunya menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) di APBD dalam bentuk PPH, PPNDN.
"Dengan masih adanya masyarakat yang putus sekolah mulai dari SD sampai SLTA ditengah pemerintah pusat menggalakkan wajib belajar 9 tahun dengan telah mengalokasikan APBN bidang pendidikan minimal 20% untuk meningkatkan Indeks Pembangunan manusia, kondisi ini harus dicermati dan diteliti apa yang menjadi permasalahannya. Misalnya, apakah mereka yang seharusnya bersekolah terpaksa harus putus sekolah karena harus membantu orang tuanya mencari nafkah. Atau mungkin ada permasalahan lain yang melingkupi kebijakan pendidikan yang menyebabkan siswa putus sekolah?" Tanya Endro.
"Kebijakan anggaran APBN pemerintah pusat sudah berpihak ke sektor pendidikan dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar, mulai dengan Dana Biaya Operasional Sekolah ( Dana BOS), sertifikasi guru, sekolah gratis, kartu Indonesia Pintar (KIP) dan lain-lainnya. Atau, apakah ada pungutan lain yang memberatkan kepada anak didik yang menyebabkan orang tua siswa tidak mampu mencukupi pungutan tersebut? Sedangkan selama ini kita mengenal didalam pendidikan dasar dan menengah yang disebut Komite Sekolah yang memang ada rujukannya dalam UU Pendidikan. Komite sekolah dibentuk bertujuan agar orang tua murid ikut berpartisipasi dalam memajukan pendidikan, jangan sampai justru memberatkan orang tua siswa yang kurang mampu dalam menyekolahkan anaknya yang sudah digratiskan oleh negara." Jelas Mas Endro yang juga Dosen di Kampus Reformasi Universitas Trisakti Jakarta.
Baca: Ganjar Pranowo Bahas Mudik hingga MK Ketika Temui Megawati
Di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), calon kepala daerah dari PDI Perjuangan harus kreatif menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD untuk mempercepat pembangunan sebagai alat pengungkit peningkatan ekonomi masyarakat. Kita tahu, Kabupaten Pesawaran dikaruniai oleh Tuhan dengan wilayah yang kaya akan potensi sumberdaya alam. Potensi ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran bila ditangan kepala daerah yang tepat, cerdas dan kreatif dan berpihak kepada wong cilik. Sudah bukan zamannya lagi demi memburu peningkatan PAD diperoleh melalui pemburuan meningkatkan besaran sektor pajak dan retribusi yang tidak mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pelayanan kesehatan dan sejenisnya. Jika jenis pajak ini yang dinaikkan, dipastikan semakin membebani ekonomi masyarakat saat ini yang sedang susah yang seharusnya dibantu untuk tumbuh.
Mas Endro yang juga anggota DPR RI ini kembali menegaskan bahwa semua calon mempunyai peluang yang sama antara kader internal partai maupun yang berasal dari luar PDI Perjuangan. Penjaringan ini bersifat obyektif, transparan, karena ini menyangkut nasib masyarakat Kab. Pesawaran. PDI Perjuangan tidak mau main-main dengan nasib dan masa depan masyarakat Pesawaran. Tolong wartawan ikut bantu mensosialisasikan dong, pinta mas Endro.
Sedemikian beratnya tanggung jawab Bupati/wakil Bupati kedepan, PDI Perjuangan Pesawaran akan pro-aktif dan terbuka bekerjasama membangun koalisi dengan partai lain yang mempunyai visi yang sama untuk bersama-sama mencari sosok calon kepala daerah Kabupaten Pesawaran
