Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman menyebut, Pemilu berbasiskan suara terbanyak (one man – one vote) mengandung dampak negatif ikutan antara lain memunculkan pemimpin berbasiskan populisme (popularitas) dan kekuatan uang berpotensi memperlebar jarak antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya.
Endro yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Pesawaran ini mengatakan, bila jurang yang semakin dalam jarak antar pemimpin dengan masyarakat, maka semakin sulit mewujudkan sila ke-5 dari Pancasila, yaitu keadilan sosial yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.
“Inilah tantangan bagi kita semua bagaimana masyarakat perlu diperkuat pemahaman 4 pilar MPR RI yaitu, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang digunakan sebagai alat untuk menngontrol pemimpin dalam menjalankan pemerintahan,” ungkap Endro saat menggelar sosialisasi empat pilar MPR- RI di kantor DPC PDI Perjuangan Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Selasa (6/8).
Baca: Ganjarist Komitmen Setia Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2029
Karena, menurut Endro, penyelenggaraan pemerintahan dimandatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, partai politik memegang peranan penting dalam era “demokrasi suara terbanyak” saat ini. Pengurus serta kader PDI Perjuangan senantiasa memperkuat sisi ideologis agar mentransformasikan pemahaman 4 pilar MPR RI seperti kegiatan saat ini.
“Tujuannya adalah agar kader PDI Perjuangan mempunyai bekal yang baik dalam melakukan perubahan pola pikir bersama masyarakat mengenai haknya untuk dilayani oleh pemerintahan hasil pemilu,” papar Endro.
Ketua DPC PDI Perjuangan Pesawaran ini juga menjelaskan, bahwa beberapa bulan lagi kita akan melaksanakan pemilu kepala daerah serentak (pilkada serentak) diseluruh propinsi, kabupaten dan kota. Ini merupakan pilkada serentak yang pertama kali dalam sejarah pemilu di Indonesia. Keserentakan pelaksanaan pilkada ini dimaksudkan agar juga terjadi keserentakan akhir masa jabatan kepala daerah, sehingga kepala daerah yang terpilih dapat secara serentak memfokuskan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Baca: Ahok Bantah Sering Berkomunikasi Dengan Anies
“Bulan Februari kemarin, kita juga baru saja melaksanakan pemilu presiden dan legislatif secara serentak. Boleh dikatakan bahwa tahun 2024 adalah tahun pemilu serentak. Tentunya harapan kita bersama suasana politik akan sama dan terkendali mengingat masyarakat sudah terbiasa menghadapi sistem demokrasi ini,”tambahnya.
Menurut Endro, PDI Perjuangan sebagai partai kader menyadari betul bahwa sistem demokrasi dengan pemilu suara terbanyak ini mempunyai sisi kelemahan, yaitu memacu munculnya “politisi dadakan” atau politisi instant atau yang sering disebut dengan “politisi salon”. Hal ini tidak bisa dihindari karena masuk dalam mekanisme pasar bebas politik. Kondisi ini hanya bisa diminimalkan yaitu dengan memperkuat kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai rakyat, mengaktifkan partisipasi masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Dengan kesadaran masyarakat yang meningkat, dan dengan berbekal pemahaman yang baik mengenai Pancasila, UUD NKRI tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI.
“Maka, ini merupakan alat pengontrol yang efektif terhadap jalannya kekuasaan pemerintahan saat ini. Apalagi yang hadir dalam acara ini adalah semua kader PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran. Sosialisasi 4 pilar MPR RI sekarang ini merupakan kegiatan yang penting untuk nanti selesai acara ini kita kembali ketengah masyarakat dan menjadi agen perubahan dimasyarakat dengan cara menularkan, mensosialisasikan kemasyarakat,”pungkas Endro.
