Jakarta, Gesuri.id – Forum Kader PDI Perjuangan se-Jabodetabek menyatakan ketidakpuasannya terhadap perkembangan situasi politik nasional terkini. Ketidakpuasan tersebut dinyatakan melalui pernyataan sikap yang dibacakan di Resto Handayani Prima, Matraman Raya, Jakarta Timur, pada hari Kamis (7/3/2024).
Dalam pernyataan yang dibacakan Fandi Lesmana, ada beberapa hal yang menjadi sorotan forum. Mulai dari banyaknya dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024, DPR RI yang dinilai kurang peka terhadap situasi yang terjadi, serta penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
Berdasarkan hal-hal tersebut, forum yang diinisiasi oleh Cepy Budi Mulyawan dan Bambang “Beathor” Suryadi ini menuntut beberapa hal. Pertama, mendorong DPR RI segera menggulirkan Hak Angket. Kedua, mengungkap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi. Ketiga, mendesak DPR RI menjalankan fungsi sebagai garda terdepan pembela rakyat.
“Saya harap, apa yang kami lakukan hari ini diikuti kader PDI-P di daerah lain. Kami khawatir pola yang digunakan Jokowi pada Pemilu 2024 akan digunakan pada Pilkada 2024, sehingga terjadi politik dinasti,” kata Cepy Buadi Mulyawan, salah satu inisiator forum ini.
Sementara itu, Beathor menyatakan kekecewaannya karena Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua DPR RI justru tidak ada di tempat ketika Sidang Paripurna DPR hari Selasa (5/3) kemarin. Ia memandang hal tersebut mustinya tidak perlu terjadi ketika ada agenda penting yang akan dibahas dalam Sidang Paripurna.
“Bahwa Prabowo menang 58 persen, tapi dukungan masyarakat yang mendukung gak angket mencapai 62 persen, menunjukkan bahwa rakyat memandang adanya masalah dalam Pemilu kali ini. Maka sudah seharusnya Hak Angket digulirkan di DPR RI,” katanya.
Selanjutnya, Beathor mendesak segera dilakukan Pemilu ulang yang hanya diikuti pasangan calon 01 (Anies-Muhaimin) dan pasangan calon 03 (Ganjar-Mahfud). Apalagi jika nantinya PSI ternyata berhasil masuk ke parlemen, itu makin menguatkan indikasi adanya kecurangan dalam Pemilu.
“Kami harap Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, segera menyatakan sikap soal Hak Angket. Bagi kami, daulat rakyat diwujudkan dengan Hak Angket. Sebagai bukti keseriusan pernyataan sikap ini, kami akan datang ke Diponegoro (kantor DPP PDI Perjuangan) untuk menyampaikan aspirasi. Kalau tidak ada yang menemui, spanduk tuntutan akan kami pasang di sana,” tandasnya.
Pernyataan Beathor diamini oleh Dhia Prekasha Yoedha, salah satu kader senior PDI Perjuangan. Ia mengatakan bahwa kedewasaan suatu negara dalam berdemokrasi baru terbukti bila mampu mengadakan tujuh kali Pemilu yang demokratis.
“Kita sudah hampir mendekati angka tujuh, tapi malah dirusak dengan kecurangan. Akibatnya demokrasi kita kembali ke titik awal,” pungkasnya.
Soal tuntutan agar Ibu Megawati segera menyatakan sikapnya, Yoedha sangat berharap hal itu segera terjadi. Kalaupun tidak, ia memastikan akan tetap setia menjadi kader PDI Perjuangan seperti yang telah dilakukannya selama 40 tahun ini.
