Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo membeberkan sejumlah catatan negatif dari pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia.
Dia menyinggung adanya intimidasi politik yang sengaja dilakukan sejumlah institusi untuk menciptakan keresahan dan ketakutan di tengah masyarakat.
Baca: Ganjarist Komitmen Setia Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2029
Dia menyebut situasi yang terjadi saat ini sebagai "republic of fear".
"Hari ini kita mengalami situasi republik dalam ketakutan. Sehingga bisa saya sebut republic of fear. Masyarakat takut, kepercayaan kepada lembaga publik menurun, dan sampai muncul respons masyarakat yang kemarin cukup ramai," Kata Ganjar usai menghadiri rapat konsolidasi di kantor DPD PD Perjuangan Jateng, Rabu (4/9).
Menurutnya ketakutan itu muncul karena adanya lembaga publik yang bertugas demi kepentingan kelompok dan cenderung merugikan masyarakat.
Untuk itu, Ganjar meminta agar setiap lembaga bekerja sesuai tugasnya.
"Mereka yang tidak bertugas dalam pemilu, kembalilah kepada fungsi masing-masing. Jangan terus ikut campur, maka pertandingan ini akan menentukan kualitas kita," tegas politisi berambut putih itu.
Ganjar juga berharap agar intervensi dan tekanan pada politisi yang hendak berpartisipasi dalam Pilkada saat ini dihentikan. Tak terkecuali terhadap kader PDI Perjuangan.
Baca: Adian, Ganjar, Ahok Diyakini Tingkatkan Kinerja PDI Perjuangan
"Maka model-model tekanan hilangkan, saya lagi mengikuti apa yang terjadi di Kabupaten Batu Bara (Sumatera Utara), calegnya dari PDI Perjuangan, sudah daftar, hari ini tersangka dan ditahan. Padahal ketentuan dari Kapolri, suratnya itu tidak boleh semua kasus dilakukan, dan hari ini dia ditahan. Saya komunikasi dengan dia. Kenapa ditahan? 'Mungkin saya sudah di-TO'," ungkapnya.
Dia menilai, menjelang Pilkada serentak tekanan itu harus dihentikan agar kontestasi berjalan dengan adil.
"Ketakutan-ketakutan inilah yang mesti di-release, dilepaskan, jangan sampai ada intitusi lain yang terlibat, kalau seperti ini, ini menjadi intimidasi politik yang tidak bagus, maka tidak fair. Sudah daftar lho (di Batu Bara), prosesnya kan kata Kapolri suruh setelah pemilu saja," tandasnya.
