Surakarta, Gesuri.id - Capres Nomor Urut 03 bicara soal lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia beberapa tahun silam. Katanya, semua salah kita sendiri.
Hal itu disampaikan Ganjar dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kamis (23/11).
"Ingatkan Sipadan dan Ligitan. Kita tidak terlalu ngurus soal itu. Kebetulan saya pernah ngurus ini waktu di DPR," kata Ganjar. Ia pernah menjadi anggota Komisi II DPR dari PDIP pada 2004-2009.
Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002 atau tepat 17 tahun lalu. Kini dua pulau itu masuk wilayah Malaysia.
Menurut Ganjar, banyak yang tidak diurus pemerintah sehingga kita kalah dari Malaysia. Padahal dari sisi lokasi dan koordinatnya, ia berada di Indonesia.
"Satu budaya tidak diurus, mata uangnya tidak diurus, penamaannya tidak diurus. Kemudian dalam waktu yang lama negara lain ada yang mengurus.
Dikutip dari tulisan Gulardi Nurbiantoro -pengamat hukum internasional- di kumparan, sengketa kepemilikan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan mencuat pada tahun 1969 ketika kedua negara mendiskusikan delimitasi landas kontinen kedua negara.
Di tahun yang sama, Indonesia dan Malaysia berhasil menyelesaikan perundingan batas landas kontinen, meskipun tidak meliputi wilayah di sebelah timur Pulau Kalimantan.
Pada tahun 1991, Indonesia dan Malaysia membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk mempelajari situasi kedua pulau tersebut. Sayangnya, kedua pihak tidak bisa mencapai persetujuan sehingga merekomendasikan untuk membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional.
Kembali ke Ganjar. Seharusnya pemerintah lebih aware terhadap persoalan ini. Jangan sampai menyesal di akhirnya.
"Dan saat persidangan kita kalah dan semuanya menyalahkan, karena kita tidak mengurus," tutup Ganjar.
