Jakarta, Gesuri.id - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku akan mengoptimalkan peran cost guard dan mengintegrasikan dengan berbagai pemangku kepentingan terkait untuk mencegah pencurian ikan.
Mantan gubernur Jawa Tengah (Jateng) menyebutkan, rencananya untuk mengintegrasikan seluruh lembaga yang selama ini bertugas menjaga laut ke dalam satu institusi yakni coast guard.
Saat ini, ada banyak lembaga yang bertugas menjaga laut, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, hingga kepolisian air dan udara.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
"Maka, saya sampaikan kemarin yang diperlukan adalah coast guard, jadi yang banyak sekali ini jadikan satu, wah kita akan kuat. Yang satu ini kita kuatkan betul-betul agar bisa diperlengkapi dengan peralatan yang modern," ujar Ganjar saat melakukan pertemuan dengan kelompok nelayan di Kantor HNSI Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1).
Selain itu Ganjar menyebutkan, rencananya untuk mengintegrasikan seluruh lembaga yang selama ini bertugas menjaga laut ke dalam satu institusi yakni coast guard.
Saat ini, ada banyak lembaga yang bertugas menjaga laut, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, hingga kepolisian air dan udara.
"Maka, saya sampaikan kemarin yang diperlukan adalah coast guard, jadi yang banyak sekali ini jadikan satu, wah kita akan kuat. Yang satu ini kita kuatkan betul-betul agar bisa diperlengkapi dengan peralatan yang modern," Papar Ganjar seperti yang dikutip melalui laman okezone.
Baca: Ganjar Pranowo Berpeluang Dapatkan Trah Gelar Wahyu Mataram
Ganjar Pranowo meyakini, dengan adanya lembaga coast guard nelayan dapat melaut dengan aman.
"Amankan dulu, setelah aman, nelayannya bisa mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam," tambah Ganjar Pranowo.
Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo menyatakan dukungannya terhadap kebijakan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia secara ilegal.
