Grobogan, Gesuri.id - Gubernur petahana Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menjelaskan, saat ini penggunaan kartu tani sudah dipermudah. Jika sebelumnya petani harus memiliki tabungan di bank, sekarang tidak lagi. Petani bisa membeli pupuk secara tunai, bagi yang belum memiliki kartu tani pun tetap bisa membeli pupuk dengan membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) lahan yang digarap.
Baca: Kartu Tani, Progam Ganjar untuk Atasi Penyelewengan Pupuk
Bila ada petani yang belum masuk kelompok tani, ia meminta segera menghubungi penyuluh untuk bisa mengajukan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
"Kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada petani ini pengecer harus menjelaskan. Mereka ini ujung tombak karena yang bersentuhan langsung dengan petani. Kalau pengecer droping pabrikan terlambat maka telepon saya," ujar politisi PDI Perjuangan itu dalam dialog bersama petani dan pengecer pupuk di Grobogan, Selasa (3/4).
Menurut Calon Gubernur nomor urut 1 itu, kartu tani adalah momentum petani Jateng menuju pertanian modern. Sebab kartu ini memuat data yang penting sebagai basis program baik subsidi maupun asuransi gagal panen.
Baca: Ganjar Sigap Atasi Keluhan Petani Soal Alokasi Pupuk Subsidi
"Ini transformasi, kelak data petani akan jadi proyeksi kita kapan panen, kapan butuh pupuk, kapan berdagang, kapan harus mengendalikan inflasi dan lain lain," katanya.
Ganjar menyatakan, dirinya memproteksi pupuk bersubsidi dengan kartu tani agar distribusinya tepat sasaran. Jika subsidi dibiarkan terbuka seperti LPG 3 kilo, akan tidak tepat sasaran. Terbukti warga kaya pun sekarang bebas membeli gas melon.
"Dulu sebelum ada kartu tani siapapun yang punya duit meski bukan petani bisa beli pupuk subsidi, maka penyelundupan marak," kata pria berambut putih itu.
Baca: Ganjar akan Perjuangkan Kedaulatan Pangan di Jateng Terwujud
Soal kurangnya stok pupuk diakui Ganjar karena jatah dari pemerintah pusat kurang. Jatah urea untuk Jateng hanya 92,80 persen dari kebutuhan. Begitu juga dengan SP-36 hanya 48,48 persen, ZA 62,5 persen, NPK Phonska 48,5 persen, dan Organik 24,6 persen.
"Saya sudah meminta Kementerian Pertanian menambah. Per 5 April akan dikirim tambahan jatah pupuk subsidi untuk Jateng, petani tidak akan kesulitan lagi," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Kontak Nelayan Tani Andalan Suwardi mengatakan, kartu tani adalah program nasional yang pelaksanaannya dilakukan pertama kali di Jawa Tengah. Sebuah program yang dimaksudkan untuk mendata petani berikut lahan dan komoditas pertaniannya.
"Tidak mungkin program dibuat untuk menyusahkan, pasti untuk tujuan baik. Maka kita mendukung sepenuhnya," katanya.
Adanya kartu tani di Jateng, petani dan pengecer pupuk di Kabupaten Grobogan mendukung pelaksanaan kartu tani sebagai perangkat untuk memastikan subsidi pupuk tepat sasaran. Pengecer akan menjadi ujung tombak keberhasilan kartu tani ini, terutama membantu petani dalam membeli pupuk bersubsidi.
