Ikuti Kami

Gembleng Saksi, PDI Perjuangan Genjot Materi Prokes Covid-19

Menyiapkan para saksi pemilu yang memiliki tugas untuk mengawal suara enam jago PDI Perjuangan di Pilkada Serentak se-Bali.

Gembleng Saksi, PDI Perjuangan Genjot Materi Prokes Covid-19
PDI Perjuangan Bali semakin intens mempersiapkan diri menyambut pesta demokrasi daerah tersebut, khususnya tiga bulan menjelang coblosan Pilkada Serentak 2020.

Denpasar, Gesuri.id - Sekretaris BSPN DPD PDI Perjuangan Bali, Dewa Made Mahayadnya mengatakan PDI Perjuangan Bali semakin intens mempersiapkan diri menyambut pesta demokrasi daerah tersebut, khususnya tiga bulan menjelang coblosan Pilkada Serentak 2020.

Salah satunya yakni dengan menyiapkan para saksi-saksi pemilu yang memiliki tugas untuk mengawal suara enam jago PDI Perjuangan di Pilkada Serentak se-Bali.

Baca: Kikis Arogansi Patriarkis, Maria Geong Harus Didukung 

Oleh sebab itu, sejak awal September 2020, PDI Perjuangan melalui Badan Saksi Nasional Pemilu Nasional (BSPN) DPD PDI Perjuangan Bali menggelar berbagai pelatihan, khususnya bagi para para pelatih atau training of trainers (ToT) saksi yang ada di DPC PDI Perjuangan se-Bali.

Pelatihan itu sendiri diikuti oleh enam DPC di tingkat kabupaten/kota yang wilayahnya akan mengadakan Pilkada diantaranya, DPC PDI Perjuangan Kota Denpasar, DPC PDI Perjuangan Badung, DPC PDI Perjuangan Tabanan, DPC PDI Perjuangan Jembrana, DPC PDI Perjuangan Bangli, dan DPC PDI Perjuangan Karangasem. 

Dalam ToT tersebut, satu DPC mengerahkan 20 orang peserta.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Sekretaris BSPN DPD PDI Perjuangan Bali, Dewa Made Mahayadnya, Senin (14/9).

Ia mengatakan dalam pelatihan atau ToT tersebut, soal penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu penekanan dan materi utama dalam ToT.

Apalagi, untuk pertama kalinya proses pelaksanaan pilkada kali ini berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19.

“Itu jadi penekanan dalam ToT kemarin. Makanya sebelum ToT digelar, paginya dilakukan rapid test. Kebetulan hari pertama ditemukan ada tiga peserta yang reaktif, kami langsung pulangkan. Hari kedua ada dua orang. Kami pulangkan juga,” jelas dia.

Apalagi, ini untuk pertama kalinya proses pelaksanaan pilkada kali ini berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19.

“Itu jadi penekanan dalam ToT kemarin. Makanya sebelum ToT digelar, paginya dilakukan rapid test. Kebetulan hari pertama ditemukan ada tiga peserta yang reaktif, kami langsung pulangkan. Hari kedua ada dua orang. Kami pulangkan juga,” jelas dia.

Nantinya, para pelatih ini usai mendapatkan pelatihan akan disebar untuk melatih para saksi PDI Perjuangan di enam Pilkada tersebut yang berjumlah sebanyak 32 ribu lebih saksi.

“Mereka inilah yang nanti melatih saksi-saksi di tingkat kecamatan dan desa-desa. Seluruh Bali, kami memiliki 32 ribu lebih saksi. Tapi kami belum hitung ulang berapa yang akan dikerahkan saat pilkada nanti. Karena ada tiga kabupaten yang tidak melaksanakan pilkada di tahun ini,” jelas politisi yang akrab disapa Dewa Jack ini.

Para pelatih ini nantinya akan memberikan pelatihan kepada saksi-saksi di tingkat kecamatan dan desa-desa setelah jumlah TPS ditetapkan nantinya.

Baca: Pilkada Demak, Rekomendasi Diganti ke Esti'anah-Ali Makhsun

Untuk di Kabupaten Badung yang akan melawan kotak kosong akan mengerahkan saksi juga.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali ini menjelaskan, sesuai ketentuan saksi harus ada dalam setiap pelaksanaan pemilihan.

“Sesuai ketentuan ya. Karena saksi ini juga punya tugas menyaksikan penyelenggaraan pilkada oleh penyelenggara berjalan sesuai aturan. Sesuai PKPU,” imbuhnya.

Soal prokes, seperti yang dia katakana, hal ini menjadi penekanan dalam pelaksanaannya tugas saksi dalam pilkada kali ini.

Mengingat pilkada yang berlangsung di masa pandemi.

“Ini memang agak beda. Dan ini (prokes) jadi penekanan. Kuncinya kan ada tiga hal. Pakai masker, jaga jarak fisik, dan cuci tangan atau pakai hand sanitizer,” tukasnya.

Meski demikian, penerapan prokes ini yakin akan dilakukan dengan baik oleh para saksi yang disiapkan pihaknya.

Terlebih suasana pemilihan saat pilkada dengan pileg jauh berbeda.

“Kalau pileg satu partai kerahkan satu saksi. Jadi kalau ada 20 partai, ada 20 saksi. Kalau di pilkada saya rasa jaga jarak fisik dan lain-lainnya bisa diterapkan dengan baik. Jumlah saksi yang dikerahkan juga sedikit. Disesuaikan dengan jumlah pasangan calon yang ada. Tidak sekrodit waktu pileg,” jelasnya.

Quote