Jakarta, Gesuri.id — Professor dan mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi replikasi kerusakan demokrasi dalam Pilkada serentak pada 27 November 2024. Ia menyoroti penggunaan berbagai instrumen negara seperti kepala desa (kades), aparat, dan bantuan sosial (bansos) yang dapat mengancam integritas pemilu, khususnya di wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.
"Strategi seperti ini pernah terlihat dalam Pilpres lalu. Meski Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai Presiden, keberadaan anaknya sebagai pelaksana Presiden ketika Prabowo Subianto tidak berada di dalam negeri memberikan kesan adanya 'perpanjangan masa jabatan' secara tidak langsung," ujar Gilbert, dalam keterangan resmi yang diterima Jumat, (22/11).
Ia menyoroti kekhawatiran bahwa langkah-langkah ini digunakan untuk mendukung pihak-pihak tertentu dalam Pilkada, termasuk menantu Joko Widodo di Sumatera Utara. Selain itu, wilayah Jawa Tengah dan DKI Jakarta juga dinilai rentan terhadap strategi serupa, yang dinilai dapat mencederai asas demokrasi yang jujur dan adil.
"Replikasi ini memperlihatkan upaya untuk mempertahankan kekuasaan secara terselubung, dengan memanfaatkan jaringan birokrasi dan sumber daya negara. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan penyelenggara pemilu," tegas Gilbert, yang juga Kepala Badiklatda PDI Perjuangan DKI Jakarta.
Menurutnya, integritas demokrasi menjadi taruhan jika penggunaan aparat dan instrumen negara dibiarkan tanpa pengawasan. "Demokrasi harus dibangun dengan prinsip kesetaraan dan kedaulatan rakyat, bukan melalui manipulasi struktur kekuasaan," tambahnya.
Sebagai seorang epidemiolog, akademisi, dan politisi, Gilbert juga menyerukan kepada semua pihak untuk menjaga independensi lembaga-lembaga terkait pemilu.
"Kita harus memastikan bahwa Pilkada berlangsung dengan adil dan tanpa intervensi yang mencederai demokrasi. Rakyat berhak memilih pemimpin tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak berkepentingan," pungkasnya.
