Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan Solo siapkan Satgas Antisuap hadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 27 November 2024 nanti.
Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX. Hadi Rudyatmo menyampaikan hal tersebut pada Apel Satgas Antisuap dalam Pilkada 2024, Sabtu (16/11/2024) di Taman Sunan Jogo Kali (TSJK) Pucangsawit.
Baca: Ganjar Harap Relawan Andika-Hendi Tidak Patah Semangat!
“Setiap 5 tahun sekali kita pasti ada apel satgas. Baik untuk Pilpres, Pileg Pillada pasti kita lakukan. Kita menyiapkan ini untuk mengantisipasi kecurangan-kecurangan yang justru memyengsarakan rakyat. Dengan adanya pembagian sembako pada serangan fajar, money politik serangan fajar. Maupun pada saat pencoblosan,” tutur Rudy usai apel satgas.
Rudy menyebut pengalaman Pilpres kemarin jadi pengalaman, guru yang sangat-sangat berharga. Dan mengaku kalau PDI Perjuangan kecolongan di saat hari pencoblosan.
“Nah makanya piket ini kita mulai dari hari tenang. Tanggal 24 November itu kita mulai sampai dengan tanggal 27 November. Tugasnya keliling masing-masing setiap kelurahan. Setiap ranting ada lima Satgas yang bertugas selama 24 jam terbagi dalam sift berbeda,” ujarnya.
Rudy mengungkapkan ada posko antisuap di 54 ranting dan 5 PAC PDI Perjuangan di Surakarta.
“Jadi total ada 60 posko antisuap Dan DPC tugasnya keliling untuk mengontrol masing-masing ranting. Total kita melibatkan 3 ribu personel lebih,” tandasnya.
Rudy menegaskan potensi kecurangan itu sudah banyak terlihat.
“Ini yang menjadi menjadi perhatian kita. Kita bertarung dengan adu program bukan adu suap atau Serangan Fajar namun aduh program. Nah program yang dibuat oleh Teguh Bambang dan Pak Andika HD ini tampaknya seiring sejalan,” ungkapnya.
Secara teknis lanjut Rudy, semua kader yang bertugas menjadi satgas antisuap akan mendapat pembekalan.
Baca: Lima Kelebihan Gubernur Ganjar Pranowo
“Kalau menangkap penyuap-penyuap ataupun serangan fajar langsung aja dibawa ke Posko. Diajak minum wedang di situ sampai pagi baru nanti kita undang media kalau perlu. Ini sebuah pelanggaran yang dilakukan karena itu pidana. Nanti bisa di proses kita laporkan ke Bawaslu, tetap konstitusi yang yang akan kita tempuh,” kata Rudy.
Politisi senior ini menambahkan semua kecamatan rawan terjadi kecurangan.
“Yang paling genting itu hari pencoblosan dari pagi hingga siang Sehingga kita waspada untuk setiap kecamatan,” pungkasnya.