Jakarta, Gesuri.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan yang juga Sekretaris tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya taat pada aturan PKPU.
Hal itu menanggapi sindiran bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno yang menyebut Paslon bacapres dan bacawapres petahana Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang menggunakan instansi pemerintahan dan tempat ibadah sebagai sarana berkampanye.
"Ya kalau kami lihat kami punya komitmen PKPU untuk tidak menggunakan tempat ibadah sebagai (tempat) kampanye," ujar Hasto saat ditemui di Posko Cemara, Jalan Cemarw no 19, Menteng, Jakarta, Selasa (3/9).
Namun Hasto menegaskan yang terpenting dari kampanye bukan tempat diselenggarakannya tetapi cara untuk mencari pemimpin.
"Maka berbagai hal positif tentang pemimpin itulah yang akan kita angkat. Kami tidak akan kampanyekan negatif terhadap pemimpin. Apapun mereka adalah pemimpin kita bersama," kata Hasto.
Lebih lanjut Hasto menuturkan setelah penetapan resmi pasangan capres dan cawapres pada tanggal 20 November 2018 mendatang, timnya akan lebih banyak menonjolkan hal-hal positif yang ada pada Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Ini yang kita hormati bersama sama kita tonjolkan apa kelebihan Pak Jokowi, apa kelebihan pasangan lain itu merpakan hal yang positif dalam demokrasi," tambah Hasto.
Hal senada juga dilontarkan oleh Koordinator Stafsus Presiden, Teten Masduki. Dia menegaskan bahwa Jokowi secara pribadi telah memperingatkan agar tidak menggunakan fasilatas negara untuk berkampanye.
"Pak Jokowi sendiri sudah mewanti wanti dan sudah memberikan arahan kepada para menteri, kepada jajaran di Setpres yang memang bisa saja nanti kita keliru, tapi udah diingatkan, jadi tidak menggunakan fasilitas negara. Tapi sebagai Presiden kan berhak mendapatkan pengawalan seperti kendaraan yang cukup aman dan lain sebagainya," ucap Teten di kesempatan yang sama.
Sebelumnya, Sandiaga menyindir pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin yang menggunakan instansi pemerintahan dan tempat ibadah sebagai sarana kampanye. Padahal menurut peraturan PKPU, kedua tempat tersebut dilarang dijadikan tempat kampanye.
"Pak Jokowi ada di pemerintahan. Beliau pasti akan ada di tempat-tempat instansi pemerintah. Ini akan menjadi diskursus yang menarik menurut saya. Dan kita menyikapinya secara real dengan praktek di lapangan. Dan bisa dijalankan," ujar Sandi, Jakarta, Minggu (2/9).
