Jakarta, Gesuri.id - Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Henry Yosodiningrat mengklarifikasi langsung ke kantor Kabaharkam Mabes Polri terkait isu Kapolri tak netral.
Ia mengatakan, mendapatkan informasi soal arahan Kapolri ke Dirbinmas merupakan informasi yang tidak benar usai bertemu dengan Kabaharkam Komjen Pol M Fadil Imran.
BaCa: 3 Bandara Dibangun di Era Ganjar
"Saya sengaja datang kemari untuk meminta klarifikasi terkait dengan statement atau kegiatan pada waktu tanggal 9 lah [soal perintah khusus dari Kapolri kepada Dirbinmas di seluruh Polda]," ujar Henry Baharkam Mabes Polri, Senin (12/2).
Awalnya, Henry menyebut telah dihubungi oleh beberapa Kapolda yang menyatakan informasi yang diterimanya tidak benar. Namun demikian, Politisi PDI Perjuangan itu mengaku tidak mempercayai informasi dari Kapolda tersebut.
Namun, usut punya usut, dia baru mengetahui bahwa Dirbinmas berada dibawah Kabaharkam yang kebetulan dikepalai oleh kenalannya, yakni Fadil Imran yang saat ini berpangkat Jenderal Bintang Tiga Polri.
"Nah, sehingga demikian saya perlu ketemu untuk menanyakan langsung gitu ya, kemudian tadi juga dijelaskan bahwa apa yang beliau sampaikan lewat telepon itu memang benar adanya gitu ya. Benar adanya dalam arti tidak pernah ada arahan dari kapolri, itu saja," tegasnya.
Di sisi lain, Fadil menyampaikan dengan berkaca dalam kasus ini bahwa masyarakat diimbau jangan langsung percaya mengenai informasi yang belum tentu kebenarannya. Apalagi, menjelang Pemilu 2024.
"Saya kira itu lebih penting daripada isu-isu lain. Dengan klarifikasi dari beliau saya harap informasi yang beredar di masyarakat itu bisa segera dan masyarakat jadi tahu dan bisa memahami, kita luruskan semua," pungkas Fadil.
BaCa: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Sebagai informasi, dalam video yang beredar Henry menuturkan bahwa Kapolri telah memerintahkan Dirbinmas mengerahkan DAI Kamtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai pemenangan Paslon nomor dua.
Pasalnya, sistem door to door dari bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi. Kapolri juga dituding Henry untuk menggalang dana dari Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
