Jakarta, Gesuri.i id - Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Ima Mahdiah meragukan (skeptis) KTP dukungan yang diperoleh oleh calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Ima mengungkit pengalamannya saat menggalang dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jelang Pilgub DKI 2017 silam.
"Saya pribadi cukup skeptis dengan klaim pengumpulan 618 ribu KTP, mengingat pengalaman saat Pak Ahok hendak maju independen dulu. Waktu itu, meskipun sudah ada posko pengumpulan di mana-mana, mengumpulkan KTP dalam jumlah besar tetap menjadi tantangan besar," kata Ima kepada wartawan, Jumat (16/8).
Baca: Adian, Ganjar, Ahok Diyakini Tingkatkan Kinerja PDI Perjuangan
Ima meminta agar jika terbukti adanya pencatutan KTP warga Jakarta untuk dukungan Dharma-Kun, dia meminta agar ada penindakan secara tegas. Dia juga menyarankan warga untuk bersuara.
"Oleh karena itu, jika memang ada pencatutan identitas, ini adalah pelanggaran serius yang harus ditindak tegas. Kami mengimbau warga yang merasa KTP-nya dicatut untuk segera melapor, baik ke posko yang kami buka maupun langsung ke Bawaslu," katanya.
Ima mengaku juga menerima pengaduan terkait banyaknya pencatutan KTP dukungan untuk calon independen di Pilkada Jakarta ini. PDI Perjuangan Jakarta juga akan membawa kasus ini ke Badan Pengawas Pemilu hingga membuka posko aduan.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Tak Berniat Ikuti Pilkada
"Kami telah menerima informasi bahwa semakin banyak warga yang mengadukan pencatutan KTP mereka untuk mendukung calon independen tanpa izin. Menyikapi hal ini, Fraksi PDI Perjuangan akan membuka posko pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat. Kami juga akan membawa masalah ini ke pihak berwenang, termasuk Bawaslu, untuk memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti dengan serius," tuturnya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu mengingatkan agar proses demokrasi dijaga dengan baik. Dia tidak ingin demokrasi dirusak.
"Jangan merusak demokrasi hanya demi mendorong pihak tertentu berkuasa dengan cara yang salah. Praktik-praktik seperti ini tidak hanya mencederai proses pemilu, tetapi juga merusak demokrasi kita secara keseluruhan. Kami akan terus mengawal agar proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita junjung tinggi," pungkasnya seperti yang dikutip melalui laman detik.
