Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan memiliki empat kader potensial yang berpeluang maju dalam Pilkada NTT 2024 sebagai calon gubernur.
Menurut Ketua Badan Bappilu PDI Perjuangan NTT, Cendana Abubakar, empat kader PDI Perjuangan dimaksud, yakni Herman Hery, Ansy Lema, Andreas Hugo Parera dan Emi Nomleni.
"Yang jelas partai ini punya kader lengkap. Di Pusat ada pak Herman Hery, pak Ansy Lema dan pak Andre Parera dan di daerah juga ada ibu Emi Nomleni," sebut Cen Abubakar di Kupang, Rabu (3/4).
BaCa: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Chen Abubakar mengatakan, empat kader tersebut punya kelebihan, keunggulan, jam terbang dan pengalaman yang cukup baik.
"Pak Hery sudah 4 periode DPR, pak Andre memecahkan rekor baru 173 ribu suara sendiri dan pak Ansy juga sudah jelas serta ibu Emi sebagai ketua partai dan Ketua DPRD NTT dan sekarang menang lagi," beber Cen Abubakar.
PDI Perjuangan, kata Cen, tentu butuh persiapan, konsolidasi dan melakukan survei.
Ia juga mengatakan, dalam konteks Pilgub NTT, tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung pasangan calon sendiri.
"Kami akan komunikasi dengan partai-partai lain untuk membangun koalisi karena tidak ada satu partai pun yang bisa ajukan sendiri," ujarnya.
Cen kembali menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan mengusung kader sendiri di Pilgub NTT. Apalagi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2024.
"Tidak mungkin dalam status menang, PDI Perjuangan kasih partai ke orang kain."
Ia juga mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan sudah punya aturan, yaitu SK 0341 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan Bakal Calon.
BaCa: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Namun, sampai saat ini, PDI Perjuangan belum melakukan itu.
"Tetapi khusus untuk pemilihan gubernur dan untuk Kabupaten yang kita menang, PDI Perjuangan akan berusaha sehingga linear dengan Pilkada walaupun tidak mudah," kata Cen.
Menurut Chen, kali ini adalah Pilkada serentak, yang mana tidak ada satu orang pun yang punya pengalaman mengelola satu kali 22 kabupaten dan Pilgub secara serentak.
"Belum lagi kendala teknis, koalisi di kabupaten dan provinsi berbeda sehingga butuh pengelolaan pakai hati agar tidak ada yang merasa tersingkirkan dan butuh menjaga banyak hal. Kita persiapkan itu dan tahapan akan dilakukan," ujarnya.
