Jakarta, Gesuri.id – Menjelang debat pertama pasangan calon presiden mengenai Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga, juru bicara muda Ganjar Pranowo–Mahfud MD membocorkan beberapa peluru Paslon Ganjar-Mahfud untuk memberantas korupsi.
“Pak Mahfud kan bilang, beliau itu peluru liar pemberantasan korupsi karena nyatanya memang begitu. Karena memang nyatanya begitu, Ganjar-Mahfud tidak hanya memiliki satu target strategis untuk pemberantasan korupsi,” kata Manik Marganamahendra, juru bicara muda pasangan Ganjar-Mahfud, Senin (11/12/2023).
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 2019-2020 ini menjelaskan beberapa peluru yang akan diluncurkan Mahfud MD.
Pertama, RUU Perampasan Aset, tujuannya untuk menjadi landasan negara untuk merampas aset yang terkait dengan tindak pidana terorganisir agar tidak digelapkan atau disembunyikan.
Kedua, penguatan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, sehingga pelaporan LHKPN dapat diverifikasi secara jauh lebih optimal menggunakan data yang terintegrasi.
Ketiga, dengan melengkapi Undang-Undang tipikor dengan tindak pidana Illicit Enrichment, Trading Influence, dan Foreign Public Official Bribery.
Manik menjelaskan, komitmen pemberantasan korupsi capres-cawapres nomor urut 3 ini tidak perlu dijelaskan lagi. Ganjar-Mahfud merupakan orang yang terkenal bersih dan taat etika bernegara. Keberadaan Pak Mahfud menjadi sangat istimewa. Diskusi dengan Pak Mahfud soal pemberantasan korupsi sangat next level.
“KPK sudah pasti diperkuat, lebih dari itu KPK akan berada pada ekosistem pemberantasan korupsi yang diperkuat. Karena bicara ekosistem, tidak hanya Undang-Undang KPK saja yang diperbaiki, tetapi beberapa undang-undang. Tujuannya jelas ya, kita ingin koruptor dimiskinkan dan semakin banyak modus korupsi yang akan dijerat,” tegasnya.
Calon legislatif DPRD DKI Jakarta untuk daerah pemilihan Jakarta Timur 6 ini menambahkan pandangan terkait rencana Ganjar Mahfud mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Terkait lembaga anti-korupsi kita punya standar, standar itu adalah Jakarta Statement on Principles for Anti Corruption Agencies. Ini standar yang saya pakai saat dulu memprotes Revisi Undang-Undang KPK dan pemilihan Pimpinan KPK, dan standar yang sama digunakan oleh Pak Mahfud dalam mengembalikan taji KPK,“ ujarnya.
Ketika ditanya mengenai Kondisi KPK saat ini, Manik menjelaskan, para aktivis mahasiswa sudah berjuang sekuat mungkin pada 2019 untuk mencegah berbagai pelemahan KPK.
“Saya kecewa dengan pemberantasan korupsi dari 2019 sampai hari ini. Berbagai prosedur pemilihan pimpinan yang bermasalah, masalah etik pimpinan, dan tumpulnya KPK. Saya juga tidak lupa dengan berbagai kasus kekerasan serta intimidasi kepada para penyidik KPK sebelumnya, seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan,” paparnya.
Manik yang juga pernah menjabat Ketua BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia dari 2018 hingga 2019 mengakui, dengan kondisi saat ini pemberantasan korupsi mungkin sulit berjalan optimal.
“Tetapi saya tahu komitmen Pak Mahfud MD terkait pemberantasan Korupsi, saya yakin dengan posisi Pak Mahfud yang lebih kuat di dalam pemerintahan Pak Mahfud bisa memperbaikinya. Koalisi kami ingin ‘KPK Reborn,’ bukan hanya KPK seperti sebelum 2019, tetapi KPK yang lebih kuat dari KPK yang pernah ada,” pungkasnya.
