Jogja, Gesuri.id - Menjelang Pilkada Kota Yogyakarta, kerjasama antar partai politik dan kelompok masyarakat perlu dilakukan, agar pembangunan Kota Yogyakarta bisa tercapai sesuai dengan keinginan masyarakat.
Ketua DPC PDI Perjuangan, Kota Yogyakarta, Eko Suwanto, mengatakan itu usai bertemu dengan tokoh parpol dan masyarakat, Kamis (27/6) malam.
"Dari diskusi jelang pilkada Yogyakarta, PDI Perjuangan buka diri untuk bareng bareng bangun Jogja,'' ujar Eko Suwanto yang juga duduk sebagai Ketua Komisi A DPRD DIY.
Untuk itu, lanjut dia, tentu ada platform kerjasama yang harus dibangun dari aspek ideologis, Pancasila, UUD, NKRI dan Bhinneka Tunggal ika, dan UU Keistimewaan.
''Hal ini yang perlu jadi kesamaan pandang," tambah Eko Suwanto dalam Sarasehan Pilwalkot Yogyakarta yang bertema "Membaca Arah Koalisi Partai Politik dan Elektabilitas Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta".
Kegiatan yang diselenggarakan Lembaga Studi Pendidikan dan Kebangsaan tersebut, mengemuka sejumlah problematika yang kini tengah dihadapi oleh Yogyakarta dan butuh segera diselesaikan di antaranya masalah sampah, rumah layak huni, soal stunting hingga problem kemiskinan di perkotaan.
Sejumlah masalah mendesak tersebut, adalah amanat penderitaan rakyat yang butuh pemimpin untuk segera ditangani dan diselesaikan.
"Pemimpin Yogyakarta ke depan harus punya jaringan yang cukup untuk menyelesaikan masalah sampah, penyediaan rumah layak huni, problem kemiskinan dan pengangguran. Apalagi APBD Yogyakarta kecil dan banyak terserap untuk biaya rutin," kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan.
Janji dan kehendak kuat harus dibangun bersama oleh pemimpin termasuk pentingnya kebijakan penguatan kelembagaan DPRD Yogyakarta. Penguatan DPRD penting, sama dengan penguatan kelembagaan Walikota dan Wakil Walikota.
"Kita pahami dengan APBD Yogyakarta yang kecil, banyak porsi untuk gaji pegawai juga perjalanan dinas, mobil dinas. Maka kemampuan akses atas sumber sumber pendanaan pembangunan secara legal ini penting, pemimpin Yogyakarta harus punya jaringan yang kuat,'' ucapnya.
''Kini sudah ada Perda 3/2024 pemerintah DIY bisa berikan tambahan anggaran termasuk kelurahan dan kelurahan. Pemimpin Yogyakarta ke depan harus mampu akses lebih dana APBB juga dana CSR beragam perusahaan yang beroperasi di Yogyakarta, untuk bersama barengan bangun Kota Yogyakarta," tambah Eko Suwanto.
