Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat menagungkapkan seorang kader dari PDI Perjuangan selalu menghormati ideologi dan konstitusi.
Ia melanjutkan, apabila seorang kader PDI Perjuangan melanggar konstitusi, maka kredibilitasnya seorang kader diragukan. Hal ini merespons Presiden Jokowi yang disebut bukan lagi jadi kader PDI Perjuangan.
"Ya menghormati konstitusi, kalau itu dilanggar, kalau itu direkayasa, maka kredibilitas seorang kader itu diragukan. Karena di dalam PDI Perjuangan selalu ditanamkan ini, taat pada hukum, hargai kedaulatan rakyat," ujar Djarot kepada wartawan di Masjid At Taufiq, Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (25/4).
Menurut Djarot, dasar evaluasi seorang kader menyangkut orang per orang. Sehingga apabila melanggar konstitusi, maka secara tidak langsung sudah melepaskan diri dari kader PDI Perjuangan.
"Kepada siapa pun juga, ini menyangkut orang per orang, tidak menyangkut siapa. Ini menyangkut Djarot, menyangkut Tjiptaning, atau menyangkut orang per orang," ucap Djarot.
"Jadi itu dasar evaluasi kita, dasar evaluasi masing-masing kader. Kalau dia melanggar berarti dia melepaskan diri sebagai kader, dia bukan merupakan kader yang baik. Dia kader yang kurang baik," tambahnya.
Evaluasi ini juga berlaku pada Gibran, sebab selain konstitusi, etika juga moral ditanamkan di dalam sekolah partai.
"Mari kita evaluasi, kepada siapa pun juga meski pun misalnya Pak Jokowi sebagai presiden, Mas Gibran, siapa pun. Mari kita evaluasi apakah kita betul-betul setia dan taat pada konstitusi dan tidak melanggar konstitusi, tidak melakukan pelanggaran etika dan moral, karena etika dan moral itu juga ditekankan dalam sekolah partai," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Mahkamah Kehormatan Partai PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, mengatakan Jokowi sudah bukan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan
