Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menambah posisi tiga wakil menteri (Wamen) di sisa masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang.
Ia menilai, seharusnya penambahan jumlah pembantu Presiden tersebut tak perlu dilakukan, karena hanya akan membuang-buang anggaran negara.
"Karena itu dalam hal ini kami ada pada posisi mencermati, tetapi memberikan catatan bahwa sebenarnya tidak perlu di akhir masa jabatan mendekati pergantian kepemimpinan menambah postur kementerian yang pasti ini akan lebih banyak menggunakan anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat," kata Seno kepada wartawan, Jumat (19/7).
Baca: Ganjar Deklarasikan Diri Jadi Oposisi di Kabinet Prabowo-Gibran
Seno menyebut, penambahan tiga wamen terlihat hanya untuk mengakomodir pemerintahan mendatang. Terlebih, dua kader Partai Gerindra yakni Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) dan Thomas Djiwandono dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).
"Logika yang paling masuk akal dalam hal ini sebenernya adalah mempersiapkan transisi kepada presiden baru pada Oktober nanti. Sehingga bukan menambah jumlah kursi menteri untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik tertentu," ujarnya.
Meski demikian, penambahan posisi Wamen itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Baca: PDI Perjuangan Akan Umumkan Sikap Politiknya di Kongres 2025
"Sah-sah saja dilakukan oleh presiden tapi tentu jadi catatan tersendiri dan publik akan mencermati setiap kinerja daripada pos kementerian itu sebagai pejabat publik," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik tiga wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7).
Mereka ialah Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan. Kemudian, Yuliot yang mengisi posisi baru sebagai Wakil Menteri Investasi, serta Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi.
