Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan tidak masalah jika Presiden Jokowi tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyusun kabinet pemerintahannya.
Menurut Masinton, penyusunan kabinet itu mutlak menjadi otoritas dan hak prerogatif Presiden Jokowi. Karena itu, kata dia, presiden berhak tidak memberitahukan kepada siapa pun siapa menteri yang akan dia angkat.
Baca: Jangan Ada Pandangan Nyinyir ke Jokowi Soal UU KPK
“Prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak perlu dibagi-bagi ke siapa pun. Jadi, KPK tidak perlu kepo (rasa pengin tahu yang berlebihan) tentang kabinet sekarang, soal siapa yang akan disusun presiden,” kata Masinton di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/10).
Mantan aktivis mahasiswa itu menegaskan bahwa Presiden Jokowi punya banyak instrumen, mata dan telinga untuk melakukan tracking terhadap calon-calon menteri yang nanti akan diangkat.
Baca: Soal Kabinet, Tak Ada Keharusan Jokowi Harus Libatkan KPK
Karena itu, ujar dia, secara formal tidak ada masalah kalau presiden tidak melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Karena presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti,” paparnya.
