Jakarta, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengatakan, 70 persen Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tersebar di seluruh daerah ‘tidak layak pakai’.
Menurutnya, sebagian besar Komisioner KPU tak berintegritas karena hanya mencari kerja.
Hal tersebut Junimart sampaikan dalam rapat antara Komisi II DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
“Saya tidak tahu bagaimana cara rekrutmen KPU di daerah itu. Saya nyatakan hampir 70 persen Komisioner KPU tidak layak pakai. Kenapa? Tidak punya integritas. Mereka hanya cari kerja, bukan untuk kerja,” ujar Junimart.
Junimart menjelaskan, anggota KPU mendaftarkan diri hanya untuk mencari kerja.
Walhasil, kata dia, terjadi banyak kegiatan transaksi oleh anggota KPU. Dia bahkan berani membuktikannya.
“Yang berujung ke mana? Transaksional. Saya bisa buktikan transaksional,” katanya.
Kemudian, Junimart gusar dengan sesama Komisioner KPU yang saling curiga satu sama lain. Dia meminta KPU saat ini harus evaluasi karena malah saling menyembunyikan sesuatu.
“Contoh, saya telepon salah satu anggota KPU di dapil saya, ‘tolong saya dberikan C1’. Apa jawaban dia, Pak? ‘Di tangan Pak Ketua’. Saya minta tidak boleh. Ada apa? Ada apa, Pak? Kok bisa?” jelas Junimart.
“Sesama komisioner, ya, saling curiga ya Pak, ada apa ya? Apa yang disembunyikan di sana? Artinya, ke depan, ya, bila perlu evaluasi, Pak, KPU sekarang itu, evaluasi,” lanjutnya.
Lalu, Junimart menyebut dirinya juga dimintai uang ketika meminta hasil pemungutan suara di TPS. Untuk itu, Junimart menilai KPU era saat ini gagal.
“Ketika tim saya meminta hasil dari TPS, misalnya. Mereka minta, ‘Pak, Rp25 juta’. Alasan untuk fotokopi. Kita minta PDF-nya. ‘Di sini, Pak, enggak ada PDF’. Enggak ngerti kalian PDF. Ini realita, Pak, realita,” kata Junimart.
“Jadi menurut saya KPU itu gagal, Pak. Bekerja untuk hal-hal SDM. Tolong, Pak, dicermati,” imbuhnya.
