Jakarta, Gesuri.id - Tim Pemenangan pasangan calon (paslon) Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi dibentuk.
Adapun tim tersebut terdiri dari masing-masing partai koalisi pendukung Ganjar-Mahfud, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Tim pemenangan yang diketuai oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kutai Kartanegara, Edi Damansyah itu kini telah memiliki sekretariat bersama.
Baca: Ternyata Ini Zodiak Ganjar Pranowo, Berikut Karakternya
Sekretariat atau Posko Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud Kutai Kartanegara berlokasi di Jalan Diponegoro, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara.
Sekretariat tersebut diresmikan langsung oleh Edi Damansyah didampingi Bendahara PDI Perjuangan Rendi Solihin dan sejumlah pimpinan partai koalisi hari ini, Minggu (19/11/2023).
"Kita semua mendapat tugas untuk menyusun struktur dan personel Tim Pemenangan Daerah Ganjar-Mahfud di Kutai Kartanegara," ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Edi Damansyah.
Ia menegaskan, keberadaan sekretariat atau posko bersama tim pemenangan daerah diharap dapat menyolidkan seluruh kader partai koalisi untuk memenangkan Ganjar-Mahfud dalam Piplres 2024.
Sembari menunggu surat keputusan (SK) penetapan struktur tim pemenangan, kata Edi, seluruh partai koalisi bisa memaksimalkan posko pemenangan dengan menyusum program kegiatan sesuai dengan jadwal kampanye.
"Ini tempat kita bersama. Kita yang berada di struktur partai juga punya tugas yang sama, yakni bekerja dengan baik dan gotong-royong mensosialisasikan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud," tega Bupati Kutai Kartanegara itu.
Edi mengimbau, sekretariat ini dapat menjadi tempat ke mana masyarakat bisa bertanya.
Ia juga menginstruksikan agar setiap calon legislatif (caleg) mendirikan posko pengaduan.
Baca: Abdy Jelaskan Kenapa Ganjar Pranowo Layak Jadi Presiden RI
Menurut Edi, hal tersebut perlu dilakukan lantaran ada banyak suara atau aspirasi dari masyarakat yang harus didengar.
Kemudian, hal-hal yang menggelisahkan masyarakat juga perlu ditepis agar tidak ada keraguan.
"Setiap caleg juga harus buat posko pengaduan di setiap dapil, agar lebih dekat dengan masyarakat dalam mengawal pemilu 2024. Sehingga, tidak ada lagi hal yang menakutkan di mata masyarakat," tandasnya.
