Denpasar, Gesuri.id - Sebanyak 150 orang pengacara yang tersebar di Bali mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud sebagai bentuk penguatan di sisi hukum terhadap paslon serta pengawalan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024.
Ketua Panitia Deklarasi sekaligus Wakil Ketua Ganjar Lawyer Development Centre (GLDC) Bali Fredrik Billy di Denpasar, Senin (22/1), mengatakan jumlah 150 pengacara ini masih terus bertambah dan nantinya mereka akan disebar ke seluruh kabupaten/kota untuk mengawasi proses pemilu baik dengan menerima aduan atau jemput bola mengamati pergerakan di lapangan.
“Kami dari GLDC Bali menjadi tim hukum Ganjar, tujuannya bagaimana menguatkan sisi pengamanan hukum berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan presiden terutama dalam rangka mengawal dan mengamankan paslon Ganjar-Mahfud Md,” kata dia.
Dalam kerjanya, ratusan pengacara ini akan melaksanakan tugas sesuai ketentuan hukum, baik terhadap kecurangan di masyarakat, menegakkan kepatuhan hukum penyelenggara Pemilu 2024, juga memberi pengetahuan pemilu kepada pendukung kubu nomor 3 agar tak terjadi permasalahan kemudian hari.
“Setelah dibagi ke kabupaten/kota, teman-teman punya tanggung jawab mengedukasi masyarakat bagaimana mengamankan pemilu agar jujur, adil, dan demokrasi. Itu saja, ini tugas kita memberikan pemahaman dan edukasi,” ujar Fredrik.
Ketika disinggung soal kekuatan tim hukum dari paslon lawan, GDLC Bali mengaku tak ingin memusingkan itu lantaran di tubuh mereka sendiri sudah ada nama-nama pengacara kondang di Pulau Dewata.
Selain Fredrik, ada nama Nyoman Budi Adnyana, Gede Indria, dan Ketut Jaya, sehingga mereka menjamin kekuatan tim hukum dari Bali mumpuni.
Nyoman Budi Adnyana yang juga Ketua Tim Seleksi Komisioner KPU Bali 2023 lalu ditunjuk sebagai Ketua GLDC Bali, kiprahnya dalam bidang hukum di Pulau Dewata dinilai paling mumpuni, bahkan pemilu sebelumnya Budi Adnyana menjadi pengacara yang turut mengawal kemenangan Presiden Joko Widodo.
Kepada media, Budi mengatakan timnya akan bekerja tidak hanya saat muncul sengketa pasca-pemungutan suara, namun mulai dari saat ini kampanye memasuki tahap kampanye rapat umum.
“Bahwa sangat mungkin akan terjadi pelanggaran-pelanggaran entah dalam administratif, kode etik, dan sebagainya. Itu kita kawal kalau nanti ada laporan-laporan dari masyarakat yang disampaikan ke kami khususnya dari pendukung Ganjar-Mahfud,” ujarnya.
