Jakarta, Gesuri.id - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai PDI Perjuangan kesulitan mencalonkan kandidat karena residu Pilpres 2024 masih membekas di pilkada. Di beberapa daerah, PDI Perjuangan tak punya rekan koalisi yang bisa diajak sama-sama mengusung pasangan kandidat.
"PDI Perjuangan harus cermat untuk menentukan siapa yang diajak dan tidak diajak. Sebab, kita akan punya pilkada yang melawan kotak kosong kalau skema KIM (Koalisi Indonesia Maju) Plus ini diejawantahkan secara TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) di beberapa provinsi kunci," kata Agung kepada Alinea.id, Jumat (9/8).
KIM ialah koalisi parpol pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) di Pilpres 2024. Selain Partai Gerindra, anggotanya ialah Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan sejumlah parpol nonparlemen.
Di Pilgub DKI, KIM mewacanakan pembentukan KIM Plus untuk mengusung satu calon tunggal, yakni eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK). KIM Plus terwujud jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS), NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sukses dirayu untuk mendukung RK. Ketiga parpol itu sudah mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan sebagai cagub DKI.
Di lain kubu, PDI Perjuangan yang hanya mengoleksi 15 kursi di DPRD DKI tak bisa mengusung kandidat sendirian. Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), rekan koalisi PDI Perjuangan pada Pilpres 2024, masing-masing hanya mengantongi 1 kursi. Butuh 23 kursi untuk bisa mengusung kandidat di Pilgub DKI Jakarta.
PDI Perjuangan sudah menyatakan tertarik mengusung Anies di Pilgub DKI. Selain itu, PDI Perjuangan juga punya sejumlah tokoh yang bisa dicalonkan, semisal eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Kondisinya juga sudah sangat darurat. Memang mau tak mau PDI Perjuangan harus habis-habisan mengerahkan seluruh mesin partai bahkan tokoh- tokoh yang punya basis untuk memastikan kemenangan. Kalau enggak, PDI Perjuangan akan dikalahkan dengan mudah oleh KIM Plus," ucap Agung.
Di Jawa Tengah, situasinya pun serupa. KIM sudah sepakat bakal mengusung eks Kapolda Jateng Ahmad Luthfi. Namun, di provinsi yang dikenal sebagai kandang banteng itu, PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri kandidat. Kepungan KIM terhadap PDI-P juga terjadi di level pilwalkot dan pilbub di berbagai daerah.
Agung juga berpendapat Megawati harus turun gunung untuk melobi parpol-parpol non-KIM agar berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Menurut dia, hanya politikus sekaliber Megawati yang bisa menjalankan diplomasi politik yang efektif ke parpol-parpol di luar KIM.
"Karena di sana (KIM), dewa-dewanya besar semua. Ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi, di sisi Bu Mega harus juga demikian. Jadi, enggak bisa lagi dia menyerahkan itu kepada nomor dua karena kondisinya sudah darurat," ucap Agung.
Peneliti Charta Politika Indonesia Ardha Ranadireksa menilai PDI Perjuangan harus bergerak cepat jika tak ingin kehilangan kesempatan mencalonkan kandidat di pilkada-pilkada strategis. Meskipun jadi pemenang Pileg 2024, PDI Perjuangan tak punya tiket emas untuk semua kandidat mereka di pilkada.
"Terutama daerah-daerah yang diincar KIM dan di daerah PDI Perjuangan yang tidak memiliki golden ticket. PDI Perjuangan, di daerah yang tidak bisa mencalonkan sendiri, harus segara mencari rekan koalisi," ucap Ardha kepada Alinea.id.
Lebih jauh, Ardha mengkritik politik memborong parpol yang dijalankan KIM di sejumlah pilkada. Menurut dia, manuver KIM itu membuat kualitas demokrasi dalam Pilkada Serentak 2024 menurun drastis.
"Membuat publik tidak punya pilihan sesuai dengan yang diinginkan publik. Semua (kandidat kepala daerah) dirancang oleh pemerintah pusat," ucap Ardha.
Pilkada serentak bakal digelar pada November 2024. Adapun pendaftaran pasangan kandidat untuk Pilkada Serentak 2024 akan dibuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 27-29 Agustus 2024. PDI Perjuangan hanya punya waktu beberapa pekan untuk menyusun kandidat di Pilkada Serentak 2024.
