Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan Yogyakarta membuka kerjasama partai politik dan kelompok masyarakat untuk bersama bangun Kota Jogja.
"Dari diskusi jelang pilkada Yogyakarta, PDI Perjuangan buka diri untuk bareng bareng bangun Jogja, tentu ada platform kerjasama yang harus dibangun dari aspek ideologis, Pancasila, UUD, NKRI dan bhinneka tunggal ika, dan UU Keistimewaan, ini yang perlu jadi kesamaan pandang," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Yogyakarta, Eko Suwanto menegaskan hal ini usai bertemu dengan tokoh parpol dan masyarakat, Kamis (27/6).
Baca: Ganjar Ungkap Alasan Tak Hadiri Gelar Griya di Kediaman Megawati
Di dalam kegiatan Sarasehan Pilwalkot Yogyakarta yang bertema "Membaca Arah Koalisi Partai Politik dan Elektabilitas Calon Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta" yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Pendidikan dan Kebangsaan, mengemuka sejumlah problema kini tengah dihadapi oleh Yogyakarta dan butuh segera diselesaikan di antaranya masalah sampah, rumah layak huni, soal stunting hingga problem kemiskinan di perkotaan.
Sejumlah masalah mendesak tersebut adalah amanat penderitaan rakyat yang butuh pemimpin untuk segera diselesakan.
"Pemimpin Yogyakarta ke depan harus punya jaringan yang cukup menyelesaikan masalah sampah, penyediaan rumah layak huni, problem kemiskinan dan pengangguran. Apalagi APBD Yogyakarta kecil dan banyak terserap untuk biaya rutin," kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan.
Baca: PDI Perjuangan Akan Umumkan Sikap Politiknya di Kongres 2025
Komitmen dan kehendak kuat harus dibangun bersama oleh pemimpin termasuk pentingnya kebijakan penguatan kelembagaan DPRD Yogyakarta. Penguatan DPRD penting, sama dengan penguatan kelembagaan Walikota dan Wakil Walikota.
"Kita pahami dengan APBD Yogyakarta yang kecil, banyak porsi untuk gaji pegawai juga perjalanan dinas, mobil dinas. Maka kemampuan akses atas sumber sumber pendanaan pembangunan secara legal ini penting, pemimpin Yogyakarta harus punya jaringan yang kuat. Kini sudah ada Perda 3/2024 pemerintah DIY bisa berikan tambahan anggaran termasuk kalurahan dan kelurahan. Pemimpin Yogyakarta ke depan harus mampu akses lebih dana APBB juga dana CSR beragam perusahaan yang beroperasi di Yogyakarta, untuk bersama barengan bangun Jogja," kata Eko Suwanto, lulusan Magister Ekonomi Pembangunan UGM ini.
