Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD Banggai Suprapto menyorot kebijakan Pemda Banggai dalam menggelar operasi pasar.
Bagi politisi PDI Perjuangan Kabupaten Banggai ini, upaya menekan kenaikan harga beras di pasaran sangat tidak menguntungkan para petani.
Suprapto berujar, operasi pasar hanya mampu menekan harga pada semua level.
Artinya, stabilitas harga hanya menguntungkan bagi konsumen, tapi tidak bagi petani.
Sebab, kenaikan harga beras itu tidak memberi efek bagi petani sebagai produsen beras. Harga beli beras tidak berbanding dengan harga jual. Petani, tidak mendapatkan efek dari kenaikan harga beras.
Sementara, petani diperhadapkan dengan biaya produksi yang semakin melambung tinggi. Belum lagi, kebutuhan pupuk mengalami kelangkaan.
Fakta-fakta seperti ini, patut diwaspadai oleh pemerintah daerah.
Petani bisa saja kehilangan semangat bercocok tanam dan beralih kepada tanaman lain. Tanaman padi hanya sebatas mencukupi kebutuhan anggota keluarganya saja.
“Jika terjadi hal demikian, maka yang merugi adalah khalayak,” ucap Suprapto, Kamis (14/3/2024).
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banggai yang memahami betul kondisi petani ini mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan program jitu terhadap petani.
Semisal, pemberian bantuan alkon. Bantuan pupuk itu sifatnya jangka pendek.
“Kalau itu tidak dilakukan, lama kelamaan tidak mau menanam padi. Hari ini, petani mengalami kesulitan. Kalau operasi pasar itu hanya sepihak, karena tidak menguntungkan bagi petani. Praktis, petani hanya jadi budak,” nilai Suprapto.
Elnino atau kekeringan melanda di mana-mana. Elnino memberikan beberapa dampak signifikan, seperti, kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen hingga kebakaran hutan dan lahan.
“Secara nasional Elnino terjadi di mana-mana. Cuma tidak bisa dipungkiri, biaya produksi mahal,” ungkap Suprapto.
Masih dengan komentar Suprapto, pemerintah daerah harus meramu program antisipasi.
Program yang harus dilakukan pemerintah daerah kata Suprapto, mengurangi biaya mahal produksi bagi petani.
“Pemerintah daerah memang harus ambil bagian dengan mengintervensi sebagai upaya stimulus terhadap petani,” katanya.
Bentuk intervensi itu adalah memberikan bantuan kepada petani. Stimulus bantuan pemerintah daerah itu adalah bentuk antisipasi jangka pendek.
Semisal, pengadaan alkon, karena dimana terjadi kekeringan. Bentuk bantuan pemerintah lainnya adalah sarana produksi dalam bentuk pupuk.
“Pupuk non subsidi mahal. Pemerintah pusat, sekarang memangkas pengadaan pupuk subsidi. Artinya, petani menderita, karena kemahalan pupuk,” ujarnya.
