Jakarta, Gesuri.id - DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) yang berlangsung di Royal Resto, Kelurahan Kalumpang, Jumat (8/11/2024).
Dalam Rakerdasus tersebut dihadiri calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1 Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan, calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan nomor urut 1, Muhammad Sinen-Ahmad Laiman, calon Bupati Halmahera Tengah nomor Urut 2, Edi Langkara dan Calon Walikota Ternate nomor urut 2, M Tauhid Soleman.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku Utara, Muhammad Sinen menuturkan, di pundak para calon kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota, rakyat Maluku Utara telah menaruh cita-cita dan harapan mereka.
“Maka jangan kecewakan mereka dan pastikan di semua daerah kita harus keluar sebagai pemenang dan akan menjadi pelayan-pelayan untuk mengabdi kepada rakyat Maluku Utara yang sebaik-baiknya,” tegasnya.
Menurut ayah Erik sapaan akrabnya, PDI Perjuangan tidak sedang ingin berkuasa, tapi hanya ingin mewujudkan kekuasaan yang mampu mendistribusikan keadilan kepada masyarakat Maluku Utara.
Hanya saja lanjutnya, harus pahami bahwa PDIP sedang berjuang dengan tidak mudah. Maka, kepada seluruh kader PDI Perjuangan harus rapatkan barisan, tegak lurus pada perintah partai.
Begitu juga kader partai tidak ada yang bergeser dari perintah PDI Perjuangan. Karena partai telah membuat keputusan, maka kader partai tidak pantas mengkhianati keputusan partai.
“Karena kita didik menjadi orang-orang besar dalam masyarakat. Maka bagi kader-kader yang tidak setia pada perintah partai, lalu kita sudah menegur ulang-ulang. Dan jangan coba-coba bermain api rekomendasi partai, kami akan meminta kepada DPP untuk memberikan teguran yang keras kepada kader partai yang tidak loyal,” tandasnya.
Sementara, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan dan anggota DPR RI Komisi II, Komarudin Watubun menyampaikan, pada prinsipnya DPP akan menindaklanjuti laporan dari DPD terkait dengan kader partai, terutama calon kepala daerah yang tidak berjalan dengan PDI Perjuangan.
“Jika ada laporan yang masuk, kita langsung pecat dan itu pada penerapan sanksi berat, tidak ada sanksi-sanksi ringan yang dikeluarkan DPP PDI Perjuangan,” tegasnya.
Bagi Komarudin, partai politik pasti merebut kekuasaan secara konstitusional lewat pemilihan umum (Pemilu). Maka jika ada kader partai yang bermain tiga kaki, atau ada kaki di partai lain maka secara tegas PDI Perjuangan akan memecatnya.
“Jika ada yang datang hanya dapat rekomendasi partai, tapi tidak bersama dengan perintah partai PDI Perjuangan. Apalagi hanya datang mau dapat rekomendasi lalu minta KTA. Karena di dalam PDI Perjuangan tidak ada seperti itu, hidup harus punya pilihan,” pungkasnya.
Sumber; haliyora.id
