Denpasar, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, I Wayan Koster, mengatakan tidak merisaukan manuver Politik Kader PDI Perjuangan Bangli Ngakan Kutha Parwata menjelang Pilkada 2020.
Koster tidak banyak memberikan tanggapan terkait langkah Subrata yang lompat pagar ke Golkar. Demikian pula dengan Ngakan Kutha Parwata yang bersedia mendampingi Subrata sebagai kandidat calon wakil bupati.
Baca: PDI Perjuangan Diprediksi Raih 16 Kursi DPRD Bangli
Ngakan Kutha Parwata belakangan ini jadi sorotan di internal partainya. Menyusul kesediaannya sebagai kandidat calon wakil bupati mendampingi Made Subrata, adik Bupati Bangli yang baru saja bergabung ke Golkar.
Kendati demikian, jajaran PDI Perjuangan tak bergeming. Sampai sejauh ini, pengurus belum mengambil tindakan apa pun terhadap Kutha Parwata, kader PDI Perjuangan yang terhitung lama berkarir di legislatif tersebut.
“Belum (ambil tindakan). Tenang saja. Nanti juga selesai. Saya nanti ada jurusnya sendiri,” ujar Koster usai menghadiri Sidang Paripurna penyampaian empat ranperda di DPRD Bali, Rabu (30/10).
Koster yang juga gubernur Bali itu menegaskan, di internal partainya ada proses dan mekanisme untuk menyikapi persoalan itu. Pada waktunya nanti, proses dan mekanisme itu akan dia terapkan selaku pimpinan partai. “Nanti ada waktunya,” pungkas Koster seraya masuk ke mobil dinasnya.
Pandangan senada juga disampaikan Koordinator Wilayah (Korwil) PDI Perjuangan di Bangli I Nyoman Budi Adnyana. Malah dia melihat di balik mundurnya Subrata dari proses penjaringan calon wakil bupati, sebagai bentuk ketidaksabaran.
“Saya melihat penafsirannya (proses pencalonan) dikira sama seperti dulu. Kalau dulu rapat dari pengurus Anak Ranting, Ranting, PAC, DPC, baru Rakercabsus. Sekarang sudah ada rekomendasi, baru ada Rakercabsus. Itu pun (Rakercabsus) untuk penajaman, untuk mengamankan rekomendasi dari DPP,” tegasnya.
Mengenai langkah politik koleganya, Ngakan Kutha Parwata, sampai sejauh ini pihak DPC memang belum mengambil tindakan apa pun. Meski begitu, perkembangan yang terjadi di Bangli tetap disampaikan ke DPD. “Apalagi sudah muncul di media,” sebutnya.
Lagipula, sambung politisi asal Susut ini, posisi Kutha Parwata saat ini baru pendekatan dengan Golkar. Selain itu, bila dia serius menjadi kandidat calon wakil bupati, pastinya saat proses penjaringan di internal PDI Perjuangan akan ikut.
“Bagaimanapun, (rekomendasi) keputusannya dari DPP. Hak prerogatif ketua umum. Ibu Mega. Selain itu, tentu disesuaikan dengan hasil survei juga,” imbuhnya.
Baca: DPD PDI Perjuangan Bali Keluarkan Instruksi untuk Kader
Begitu rekomendasi itu keluar, semua kader wajib mengamankannya. Sementara saat ini, proses penjaringan masih berlangsung di internal PDI Perjuangan. Bahkan saat ini sudah sampai di DPP.
“Kalau memang sudah sah dapat rekomendasi dari sebelah (Golkar), ya… jelas PDI Perjuangan akan bertindak. Apakah menerapkan sanksi. Jelas sanksi itu pasti ada. Apalagi sampai dapat rekomendasi partai lain, sementara selaku kader harus wajib mengamankan rekomendasi dari internal partai. Tapi ini kan masih proses,” tukasnya.
