Denpasar, Gesuri.id - Gubernur Bali, I Wayan Koster mematok target partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di enam kabupaten/kota di daerah itu dapat mencapai 85 persen.
Target tersebut Koster ungkapkan saat menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020, di Denpasar, Kamis (1/8).
Baca: Koster Luncurkan Pergub No 19 Tahun 2019
"Saya berharap Pilkada 2020 dapat lebih baik lagi dibandingkan pilkada sebelumnya. Publik yang punya hak pilih bisa menggunakan hak pilihnya secara sadar, bukan karena suruhan atau paksaan," katanya.
Koster optimistis target itu bisa tercapai berkaca dari tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2019 yang mencapai angka 82 persen dan Pilkada Bali 2018 juga sudah 72 persen.
"Makin tinggi tingkat partisipasi pemilih tentu akan semakin baik, asalkan para pemilih hadir dengan kesadarannya dan cerdas untuk memilih pemimpinnya," ucap Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng itu.
Untuk sosialisasi pelaksanaan pilkada 2020 di enam kabupaten/kota (Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem, dan Kota Denpasar) itu, Koster mengusulkan agar disinergikan dengan desa adat dan desa dinas sehingga lebih mudah mengajak masyarakat.
"Pola sosialisasi KPU agar diubah misalnya menggunakan sangkep (rapat) di desa adat. Apalagi jika desa adat diberikan insentif," ujarnya.
Baca: Gubernur Koster Rayakan Harlah Bung Karno di Denpasar
Optimisme untuk mencapai target 85 persen, lanjut Koster, juga karena relatif luasan wilayah Bali kecil dan tingkat pendidikan masyarakat Bali sudah di atas rata-rata. "Kalau sosialisasi lewat baliho itu bikin ruwet, sedangkan jika dilakukan sinergi dengan desa adat dan desa dinas, itu keren, biayanya murah lagi," katanya.
Pemerintah daerah, menurut Koster, juga memiliki tanggung jawab untuk membangun demokrasi yang lebih berkualitas sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar bisa menjalankan pembangunan dan memenuhi harapan rakyat.
"Oleh karena itu, proses pilkada harus dikawal dengan baik, jangan sampai memilih karena politik uang," ujar Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu.
