Jakarta, Gesuri.id - Bantuan sosial yang dikelola dengan baik tidak hanya berguna bagi masyarakat miskin, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, selama ini bantuan sosial kerap menghadapi masalah, seperti ketidaktepatan penyaluran. Program KTP Sakti dari pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dijanjikan bisa menyelesaikan problem tersebut.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh tiga hal penting, yaitu konsumsi, investasi, dan laju gerak industri. Namun di luar ketiga hal itu, ada pula kontribusi dari bantuan sosial.
”Bantuan sosial, dengan jumlah yang disalurkan sangat besar, apabila dikelola dengan baik dan efektif, berguna tidak hanya untuk mereka yang perlu dibantu, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi,” katanya di Jakarta, Senin (18/12/2023).
Menurut dia, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25 juta orang. Keberadaan kelompok miskin adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. ”Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak telantar. Ini menyiratkan bahwa bantuan sosial merupakan wujud keberpihakan negara untuk mereka yang miskin,” tambah Piter.
Menurut Piter, mengatasi kemiskinan idealnya memang bukan hanya dengan memberikan sesuatu, tapi dengan memajukan perekonomian secara keseluruhan. Misalnya, dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Namun, dengan kondisi yang ada saat ini, bantuan sosial tetap dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Persoalannya, selama ini bantuan sosial kerap menghadapi sejumlah masalah. Misalnya, terkait ketidaktepatan sasaran. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dan integrasi data kependudukan agar program bantuan sosial ini bisa tepat sasaran.
”Dengan integrasi data, kita akan tahu kebutuhan atau kemampuan dari penduduk. Ini bisa jadi basis data penyaluran bantuan dari pemerintah untuk masyarakat. Dengan memiliki basis data yang baik, ini memenuhi satu syarat untuk bantuan sosial,” katanya.
Melihat arti penting dari bantuan sosial, pasangan Ganjar-Mahfud berjanji bakal melanjutkan program itu jika kelak terpilih di Pemilihan Presiden 2024.
Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, menepis informasi yang beredar bahwa Ganjar dan Mahfud ingin menghentikan program pemberian bantuan sosial tersebut. Ia bahkan menyebut kabar itu bagian dari kampanye hitam.
Tak sebatas ingin melanjutkan program tersebut, Ganjar-Mahfud berjanji bakal memperbaiki distribusi dari bantuan sosial itu. Salah satunya melalui program KTP Sakti. ”Dengan pemanfaatan teknologi digital, yaitu dengan adanya satu KTP, justru seluruh warga masyarakat yang berhak dapat akses yang mudah, luas, dan cepat menerima dana bantuan sosial,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, menguatkan bahwa tidak mungkin Ganjar-Mahfud ingin menghapuskan bantuan sosial. Terlebih pasangan ini telah berkomitmen melanjutkan program Presiden Jokowi. Visi ”Menuju Indonesia Unggul” yang diusung Ganjar dan Mahfud pun kelanjutan dari visi ”Indonesia Maju” yang dibawa oleh Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan 2019.
Perbedaannya dalam kaitan bantuan sosial, nantinya masyarakat yang berhak menerima cukup membawa KTP. KTP itu nantinya multifungsi sehingga disebut KTP Sakti.
Selama ini, bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintahan Jokowi mengharuskan penerimanya memegang kartu, seperti Kartu Indonesia Pintar (20,1 juta penerima), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (99,3 ribu), Kartu Keluarga Sejahtera (9,8 juta penerima), Kartu Prakerja (17 juta), Kartu Sembako (13,2 juta), Kartu Indonesia Sehat (92,2 juta), dan Program Keluarga Harapan (10 juta).
