Jakarta, Gesuri.id - Calon wakil presiden nomor 3 Mahfud MD mengklaim sebanyak 20.000 masyarakat adat belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak bisa memilih calon presiden pilihannya dalam Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Mahfud MD menanggapi pertanyaan terkait kondisi masyarakat adat dalam pembangunan nasional pada Debat Pilpres 2024, Minggu (21/1).
BaCa: 3 Bandara Dibangun di Era Ganjar
"Sekarang yang di hutan-hutan Kalimantan Timur, 20 ribu orang tidak bisa memilih karena berada di hutan negara, mereka tidak punya KTP. Padahal mereka sudah puluhan tahun, katanya hutan negara," ujar Mahfud.
Maka itu, menurut dia, pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sudah memiliki program untuk melindungi masyarakat adat.
BaCa: Ganjar Pranowo Berpeluang Dapatkan Trah Gelar Wahyu Mataram
"Tidak jalan sejak 2024, sekarang akan kami jalankan," tegasnya.
"Ada tulisan di tumbler saya 'No one let behind', jangan ada satupun yang tertinggal, itu yang saya lakukan, tidak tertinggal. Ketika saya membatalkan 14 pasal UU pesisir karena masyarakat adat tidak pernah dilibatkan," jelas Mahfud.
