Jakarta, Gesuri.id - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD membenarkan adanya pembicaraan antara ketua umum (ketum) partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud untuk usulan penggunaan hak angket DPR guna investigasi dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024.
Mahfud mengungkapkan, pembicaraan itu dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024. Saat itu, hadir Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Plt. Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang.
"Iya, ya interplasi itu [penggunaan hak angket DPR] dibicarakan. Tetapi itu rapat partai pengusung," ujar Mahfud kepada awak media di Jakarta, Selasa (20/2/2024).
Mantan Menko Polhukam ini tidak mau banyak berspekulasi dengan wacana hak angket ini. Mahfud menggarisbawahi, dirinya bukan anggota partai politik sehingga tidak bisa banyak bicara. Sementara itu, hak angket merupakan tugas DPR. DPR, lanjutnya, berisi partai-partai politik.
Namun, Mahfud juga mengakui agar hak angket untuk selidiki kecurangan pilpres bisa terwujud diperlukan kerja sama banyak partai politik. Sementara itu, partai politik pendukung Ganjar-Mahfud yang ada di DPR hanya PDI Perjuangan dan PPP.
Oleh sebab itu, dia tidak heran apabila PDI Perjuangan dan PPP akan melobi partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yaitu NasDem, PKS, dan PKB. "Mungkin, mungkin [kerja sama dengan partai pendukung Anies-Imin]. Paslon dalam arti partai pengusung," kata Mahfud.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mendorong penggunaan hak angket. Ganjar menilai, hak angket DPR bisa jadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban para penyelenggara pemilu ihwal dugaan pelaksanaan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Senin (19/2/2024), dikutip dari rilis medianya.
Dia mengaku usulan untuk penggunaan hak angket itu sudah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024. Pada kesempatan itu, Megawati sudah meminta rencana penggunaan hak angket DPR dibicarakan dengan matang.
Nantinya, usulan penggunaan hak angket kemungkinan akan diusulkan pada pembukaan sidang DPR pada Maret 2024. PDI Perjuangan dan PPP bersiap memimpin rencana itu.
