Ikuti Kami

Mahfud MD Minta Kawal dan Awasi RUU DKJ, Pilkada 2024 Rawan Cawe-cawe Presiden

Mahfud menyebut, setelah penolakan wacana penunjukan langsung Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) oleh Presiden diduga ada skenario lain.

Mahfud MD Minta Kawal dan Awasi RUU DKJ, Pilkada 2024 Rawan Cawe-cawe Presiden
Cawapres Mahfud MD

Jakarta, Gesuri.id - Mantan Menkopolhukan Mahfud MD mengingatkan masyarakat tentang potensi adanya cawe-cawe Presiden di Pilkada 2024.

Capres nomor urut 3 ini meminta kepada masyarakat untuk mengawal dan mengawasi RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) di DPR.

Adanya potensi cawe-cawe Presiden dalam menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mungkin saja bisa terjadi.

Mahfud menyebut, setelah penolakan wacana penunjukan langsung Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) oleh Presiden diduga ada skenario lain.

Di mana Presiden akan memilih nama-nama yang diajukan DPR untuk menjadi gubernur DKJ.

Mahfud menilai hal itu berpotensi menciptakan kronisme baru dan merupakan akal-akalan serta cawe-cawe presiden dalam menentukan Gubernur Jakarta.

"Kesepakatan sementara nanti Gubernur DKJ akan dipilih dua nama oleh DPR lalu diserahkan kepada presiden, presiden nentukan satu.

Ini bisa berpotensi kronisme lagi, oleh sebab itu masyarakat harus tetap menolak, ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe tidak jujur di dalam pilihan Gubernur Jakarta.

"Oleh sebab itu, masyarakat harus mengawal dan saya berharap partai-partai besar menolak gagasan pemilihan kecuali pemilihan langsung seperti yang biasa," ujar Mafhud MD, dilansir Ayobandung.com dari YouTube Kompas TV, pada Selasa 5 Maret 2024.

Rancangan UUD Khusus Jakarta yang dibahas di DPR jadi sorotan, RUU tersebut diduga berpotensi membuka ruang untuk cawe-cawe presiden dalam menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta.

Namun hal ini dibantah oleh politisi Golkar yang juga ketua komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia, dia menyebut fraksi-fraksi di DPR menginginkan pemilihan langsung oleh rakyat.

"Nah waktu itu dalam konsinyering itu tidak ada pembicaraan sama sekali ya tentang
nama gubernur atau wakil gubernur itu ditetapkan, kita malah mendorong tetap dilaksanakan secara pemilihan dan hampir sama dengan daerah yang lain," ungkap Ahmad Doli, dilansir dari YouTube Kompas TV.

Sumber

Quote