Jakarta, Gesuri.id - Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD buka suara perihal hak angket DPR-MPR RI terkait Pemilu 2024. Ia dengan tegas menyatakan bahwa keduanya tidak memiliki kaitan satu dengan yang lain.
"Gak ada kaitanya, hak angket dan gugatan hukum itu berjalan paralel tapi akibatnya berbeda hak angket apapun hasilnya, kapanpun diputuskan itu tidak akan berpengaruh pada pemilu," ucap Mahfud, Senin (26/2).
Ia juga mengingatkan bahwa hasil pemilu sepenuhnya merupakan ranah dari KPU sedangkan hak angket merupakan milik pemerintah.
Menurutnya, hak angket dan putusan hasil pemilu merupakan 2 hal yang berbeda. Keduanya dapat berjalan secara bersamaan namun tidak untuk saling tunggu-menunggu.
Maka, hasil pemilu yang resmi adalah yang diumumkan oleh KPU paling lambat tanggal 5 April 2024 yang akan datang. Berbeda dengan hak angket yang putusannya dapat dijatuhkan terlampau tahun. Keduanya juga menghasilkan akibat hukum yang berbeda.
Mahfud MD secara tegas mengingatkan bahwa keduanya tidak saling bertaut.
Bicara perilah hasil akhir hak angket, ia berpendapat bahwa hasil putusan sangat bergantung pada temuan-temuan pelanggaran serta rekomendasi yang diajukan parlemen, bahkan hingga pemakzulan.
