Jakarta, Gesuri.id - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md mengungkapkan dirinya tidak pernah menggunakan fasilitas negara selama berkampanye. Dia melakukannya untuk memberi contoh kepada pasangan capres-cawapres lain.
Mahfud menjabarkannya dalam acara 'Tabrak Prof' di rumah makan Borjuis, Jalan Kapten Piere Tendean, Semarang, Selasa (23/1/2024). Dalam agenda tersebut, dia juga mengungkapkan rencananya untuk mundur sebagai Menko Polhukam.
Saat itu, Mahfud tengah menerangkan alasannya tidak mundur sejak awal. Dia menjelaskan bahwa secara aturan tidak melanggar.
"Karena begini, menurut aturan itu tidak dilarang, dulu yang tidak dilarang itu menteri terus ya pejabat-pejabat pusat lah. Tetapi menjelang Pilpres kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun tidak harus mundur. Aturannya ditambah, padahal itu aturan lama yang menyangkut menteri dan pejabat pusat," ujar dia.
Dia kemudian membeberkan ingin memberi contoh kepada paslon lain bahwa dirinya tidak pernah memakai fasilitas negara selama berkampanye sebagai pasangan Ganjar Pranowo itu.
"Kedua, saya juga ingin memberi contoh kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," ungkapnya.
Mahfud mengaku melarang jajarannya untuk menghubungi pejabat daerah saat dirinya tengah berkunjung. Selama kunjungan untuk kampanye, menurutnya cukup dengan meminta pengawalan dari polisi.
"Di daerah-daerah ini banyak teman baik saya banyak juga yang saya promosikan, ada yang menjadi plt gubernur, ada yang menjadi pejabat wali kota. Semuanya saya minta kalau saya datang ke daerah jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya," ujar Mahfud.
"Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan tapi sebenarnya ditendang ke atas dan macam-macam. Maka dari itu semua pejabat yang kenal saya yang selama ini baik-baik saja kalau saya ke daerahnya nggak usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karier Anda itu yang saya katakan," lanjutnya.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini melanjutkan, percontohan yang ia lakukan dirasanya sudah cukup. Dia melihat ada pasangan lain yang memanfaatkan jabatan.
"Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang, pihak lain tampak menggunakan jabatan, dianter dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Oleh sebab itu saya kira percontohan saya sudah cukup," pungkasnya.
