Jakarta, Gesuri.id - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan saat ini bansos yang diedarkan pemerintah tidak tepat sasaran. Pasalnya, banyak masyarakat yang berkecukupan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
"Jaminan sosial, coba sekarang ini bantuan sosial itu keluar dari pemerintah itu yang dapat bukan orang miskin. Orang miskin dapat, tapi banyak yang tidak dapat, yang dapat malah orang yang punya mobil, pejabat," kata Mahfud di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (13/1/2024).
Untuk mengatasi hal tersebut, Mahfud mengungkapkan timnya telah mempersiapkan program KTP Sakti. Di dalamnya nanti akan terdata siapa saja yang berhak memerima bansos dari pemerintah sesuai dengan apa yang ada di lapangan.
"Karena tidak ada kartu saktinya yang miskin itu siapa, ada di mana? Kadang kala dia kerja di Jakarta, alamat rumahnya juga ada di Makassar. Lalu keluarganya di Makassar ngaku orang miskin, di Jakarta kaya. Nah ini yang perlu dihindari," tuturnya.
Mahfud yang menjabat sebagai Menkopolhukam itu juga memastikan bansos akan berlanjut apabila Ganjar-Mahfud terpilih menjadi pemimpin Indonesia berikutnya. Ia menegaskan bahwa jaminan sosial sudah diatur dalam undang-undang yang tak bisa diganggu gugat.
"Bansos pasti lanjut. Jangan katakan bansos itu hadiah dari presiden, bukan. Itu ada di dalam undang-undang dasar pasal 34 ayat 1, itu bunyinya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 undang-undang dasar kita, itu salah satu bentuknya bagi yang masih miskin kasih bansos dulu sampai dia meningkat kehidupannya," ungkapnya. (Sumber)
