Jakarta, Gesuri.id - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan strategi ofensif dan defensif untuk membangun kesejahteraan rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam pertemuan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru pengajian, hingga petani dan nelayan di Pondok Santai Pangkalan Bandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut).
Awalnya, Mahfud menjelaskan kesejahteraan bisa dibangun dengan penegakkan hukum yang baik. Maka strateginya disebut Mahfud mesti berada di koridor penegakkan hukum.
“Mau membangun kesejahteraan, ekonomi masyarakat, pendidikan, kelautan, apa saja, kalau hukum ditengakkan dengan benar, maka semuanya akan berjalan baik,” kata Mahfud dikutip merdekacom, Selasa (16/1).
“Maka kami menetapkan strategi untuk menegakkan hukum itu ada dua. Satu offensive keras, yang kedua defensive melindungi,” sambungnya.
Mahfud menjelaskan strategi ofensif dapat diartikan sebagai treatment keras kepada para koruptor. Terlebih pejabat, oligarki, dan pengusaha yang berkolusi merampas hak-hak rakyat.
“Oleh kepada itu kepada mereka (pejabat, oligarki, dan pengusaha) ini kita harus tegas, kita harus offensive kalau di dalam istilah perang,”
tuturnya.
Sementara strategi defensif diartikan sebagai pola perlindungan kepada rakyat kecil. Lewat strategi ini, kata Mahfud, rakyat kecil harus mendapat perlindungan hukum.
"Tidak boleh tanah rakyat dirampas, tanah adat dirampas, ketika rakyat melapor diusir, katanya tanahnya sudah dimiliki orang lain padahal dia tidak pernah jual. Itulah laporan yang banyak masuk dan tidak ada yang membela orang seperti itu," tuturnya.
Lewat strategi ofensif dan defensif ini, Mahfud berharap kesejahteraan benar-benar dapat dirasakan rakyat. Mahfud berkomitmen mewujudkan itu bersama Ganjar.
"Yang di atas, yang suka melakukan kolusi, korupsi, itu kita sikat dengan offensive. Yang di bawah kita lindungi dengan lembut, defensive. Kita berikan perlindungan hukum," pungkasnya.
Dalam forum di Pondok Santai Pangkalan Bandan, Mahfud mendengarkan sejumlah keluhan dan aspirasi dari petani hingga nelayan. Di antaranya mengenai pupuk bersubsidi dan keamanan berlayar di perbatasan negara. (Sumber)
